Kasus Korupsi Navigasi di Pontianak Mencuat, Anggota DPR RI Diduga Terlibat

01/01/2026 - 16:08
|
Subscribe

Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat (doc.ist).

Jurnalis: Masudi

Kabarbaru, Pontianak– Penanganan dugaan korupsi pengadaan minyak non subsidi di Distrik Navigasi Kelas III Pontianak terus bergerak maju. Publik mulai menyoroti kasus tersebut setelah Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melakukan penggeledahan di kantor Distrik Navigasi, Jalan Khatulistiwa No. 149, Pontianak Utara, Senin (29/12/2025) pagi.

Penggeledahan berlangsung sekitar tiga jam lebih, sejak pukul 08.30 hingga 11.20 WIB. Langkah ini dilakukan dalam rangka penyidikan atas dugaan penyimpangan anggaran pengadaan minyak non subsidi Tahun Anggaran 2020. Sejumlah dokumen disebut telah diamankan penyidik sebagai bahan pendalaman kasus.

Dari data administrasi dan informasi yang diperoleh Redaksi Satu Perwakilan Kalbar, salah satu nama yang kini muncul dalam pusaran kasus adalah oknum Anggota DPR RI yang dikabarkan menjabat sebagai Direktur di PT CJJ, perusahaan yang disebut-sebut terkait dalam pengadaan.

Ketua Umum Barisan Pemuda Melayu (BPM), Gusti Eddy, menegaskan bahwa pihaknya memberi dukungan penuh terhadap langkah Kejati Kalbar dalam mengusut indikasi korupsi tersebut. Ia menyebut korupsi sebagai musuh negara dan harus diberantas tanpa pandang bulu.

“Barisan Pemuda Melayu siap mengawal kasus dugaan korupsi yang melibatkan aktor besar ini. Prinsipnya jelas, korupsi adalah musuh rakyat dan negara,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Selasa (30/12/2025) siang.

Menurutnya, kasus Navigasi ini sempat mandek dalam penanganan selama beberapa pergantian pejabat di Kejati Kalbar. BPM bahkan pernah melakukan aksi demonstrasi menuntut transparansi penanganan perkara tersebut pada periode sebelumnya.

“Penggeledahan yang dilakukan Tim Pidsus menjadi angin segar. Kinerja ini patut diapresiasi, karena hukum harus berjalan tegas dan tidak tebang pilih,” lanjut Eddy.

Ia juga berharap Kepala Kejati Kalbar saat ini, Dr. Emilwan Ridwan, dapat menuntaskan perkara yang sebelumnya dinilai jalan di tempat. Publik pun menanti perkembangan lanjutan, termasuk penetapan tersangka dalam kasus yang disebut sempat menghebohkan warga Kalbar itu.

“BPM siap berada di garis depan mengawal kasus ini hingga tuntas. Tidak ada ruang bagi koruptor untuk bersembunyi,” tegasnya.

Selain itu, BPM turut mengajak masyarakat hingga kelompok mahasiswa di Pontianak untuk ikut serta mengawasi jalannya proses hukum agar tidak berhenti di tengah jalan.

“Jangan sampai pelaku korupsi lolos dari jerat hukum saat persidangan nanti,” pungkas Eddy.