Sidang Korupsi Chromebook: Nadiem Copot Pejabat Eselon ll yang Tolak Proyek

Jurnalis: Dian Annisa

Kabar Baru, Jakarta – Fakta mengejutkan terungkap dalam sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebut mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim, mencopot dua pejabat eselon II karena diduga menolak proyek pengadaan laptop tersebut.

Dua pejabat yang kehilangan jabatannya adalah Khamim (mantan Direktur SD) dan Poppy Dewi Puspita (mantan Direktur SMP).

Jaksa menjelaskan bahwa Nadiem mengganti mereka setelah keduanya menunjukkan sikap tidak setuju terhadap arahan proyek TIK tahun anggaran 2020 tersebut.

Alasan Pencopotan Pejabat

Dalam pembacaan dakwaan, jaksa mengungkapkan bahwa Poppy Dewi Puspita menolak hasil kajian teknis yang tidak sesuai dengan arahan Nadiem.

Poppy keberatan jika pengadaan perangkat tersebut hanya merujuk pada satu produk tertentu secara spesifik.

“Nadiem Anwar Makarim mengganti pejabat eselon II karena mereka berbeda pendapat terkait hasil kajian teknis,” ujar jaksa di persidangan.

Hanya berselang dua bulan sejak penunjukan mereka sebagai tim teknis, Nadiem langsung mengalihkan jabatan tersebut kepada orang lain.

Posisi Khamim berpindah tangan kepada Sri Wahyuningsih, sementara Mulyatsyah menggantikan posisi Poppy.

Saat ini, baik Sri maupun Mulyatsyah telah menyandang status terdakwa dalam kasus ini.

Kerugian Negara Capai Rp2,1 Triliun

Skandal korupsi ini diduga telah merugikan keuangan negara hingga Rp2,1 triliun. Angka fantastis tersebut berasal dari penggelembungan harga (mark up) Chromebook sebesar Rp1,5 triliun dan proyek CDM yang tidak bermanfaat senilai Rp621 miliar.

Jaksa juga memaparkan daftar pihak yang diduga memperkaya diri dalam proyek ini.

Nama Nadiem Makarim muncul dalam dakwaan dengan dugaan menerima aliran dana sebesar Rp809 miliar.

Selain Nadiem, terdapat 25 pihak lain, baik perorangan maupun korporasi, yang ikut terseret.

Meski jaksa menjadwalkan kehadirannya, Nadiem Makarim absen dalam persidangan tersebut dengan alasan kondisi kesehatan yang menurun.