Tambang Liar Ditutup, Sopir Ngeluh hingga Pemkab Bangkalan Janji Kawal Izin

Jurnalis: Khotibul Umam

Kabar Baru, Bangkalan – Penutupan aktivitas tambang di Kabupaten Bangkalan memicu krisis ekonomi di kalangan sopir angkutan tambang. Lebih dari satu bulan mereka kehilangan mata pencaharian, sementara kepastian kebijakan dari pemerintah daerah tak kunjung jelas. Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan baru menyatakan komitmen mengawal proses perizinan penambang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan, Ismed Efendi, menegaskan Pemkab siap turun tangan membantu percepatan perizinan tambang yang selama ini menjadi alasan utama penertiban oleh aparat penegak hukum.

“Ya, kita dari Pemkab akan mengawal untuk membantu proses perizinannya supaya cepat. Semua penambang ini kita dampingi, artinya soal perizinan akan kita bantu sampai ke instansi-instansi di tingkat provinsi maupun pusat,” ujar Ismed Efendi, Jumat, (19/12/25) lalu.

Menurut Ismed, legalitas menjadi kunci agar aktivitas pertambangan dapat berjalan sesuai aturan dan tidak lagi berhadapan dengan penindakan hukum. Dengan izin lengkap, operasional tambang diharapkan bisa kembali berjalan dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.

Namun di lapangan, penutupan tambang justru meninggalkan persoalan serius bagi para sopir. Mereka mengaku menjadi pihak paling terdampak, karena tidak memiliki alternatif pekerjaan lain sejak aktivitas angkutan tambang dihentikan.

“Terus terang semua sopir mengeluh. Sampai sekarang belum ada kebijakan dari Pemda. Mungkin dari kepolisian juga belum bisa ambil kebijakan karena perizinan,” ungkap salah satu sopir terdampak.

Ia menegaskan, persoalan izin bukan menjadi fokus utama para sopir. Yang mereka butuhkan adalah solusi konkret agar bisa kembali bekerja dan menafkahi keluarga.

“Yang kami perlukan bukan soal izin, tapi bagaimana solusinya supaya teman-teman bisa kerja. Sudah satu bulan tidak ada pemasukan, sementara kebutuhan jalan terus,” katanya.

Para sopir menilai, penegakan hukum terhadap tambang tanpa diiringi solusi sosial telah memukul ekonomi masyarakat kecil. Mereka berharap Pemkab Bangkalan tidak hanya berhenti pada janji pengawalan izin, tetapi segera mengambil kebijakan nyata yang berpihak pada rakyat terdampak.

“Harapannya bisa dibuka kembali atau ada solusi. Semua sopir di Bangkalan terdampak,” pungkasnya.