Aksi Solidaritas Jarum Demokrasi di CFD Serukan Hentikan Deforestasi

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Jakarta — Jarum Demokrasi (Jaringan Muda untuk Demokrasi) menggelar aksi kampanye di kawasan Car Free Day (CFD) Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu pagi sebagai bentuk solidaritas untuk korban bencana ekologis yang melanda sejumlah wilayah Sumatra dalam beberapa pekan terakhir.

Pada aksi tersebut, para aktivis membentangkan spanduk besar bertuliskan seruan Hentikan Deforestasi Hutan, Cabut Izin-Izin Perusahaan Perampas Tanah Rakyat dan Perusak Lingkungan. Mereka juga membawa berbagai poster bertema ekologis dan demokratis, menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan tata ruang serta perlindungan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat.

Jarum Demokrasi menegaskan bahwa rentetan bencana di Sumatra bukan sekadar fenomena alam yang muncul tiba-tiba, melainkan puncak dari akumulasi praktik monopoli lahan, pembiaran terhadap ekspansi industri ekstraktif, dan lemahnya pengawasan negara terhadap perusahaan pengelola kawasan hutan maupun tanah masyarakat.

Mereka menilai bahwa kerusakan hutan, alih fungsi lahan, dan eksploitasi ruang hidup warga telah menciptakan kondisi yang rentan hingga memicu banjir, longsor, dan berbagai bencana ekologis lainnya. “Ini bukan lagi bencana alam semata. Ini adalah bencana struktural yang lahir dari kebijakan yang abai terhadap keselamatan lingkungan dan rakyat,” demikian salah satu perwakilan Jarum Demokrasi menyampaikan dalam orasinya.

Melalui aksi ini, Jarum Demokrasi mendesak pemerintah mengambil langkah tegas, termasuk menghentikan laju deforestasi serta mencabut izin perusahaan yang terbukti merampas tanah rakyat atau merusak lingkungan. Mereka juga menekankan pentingnya tata kelola ruang yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel dengan pelibatan penuh masyarakat dalam proses perencanaan.

Aksi yang menarik perhatian masyarakat di area CFD tersebut ditutup dengan seruan solidaritas untuk Sumatra serta ajakan kepada publik untuk terus mengawasi kebijakan agraria dan lingkungan di Indonesia.