PB HMI Desak Penegak Hukum Selidiki Dugaan Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Jaringan Judi Online di Kamboja

Jurnalis: Zulfikar Rasyid

Kabar Baru, Jakarta — Nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, kembali menarik perhatian publik setelah muncul dugaan kuat bahwa ia terlibat langsung dalam aktivitas judi online internasional yang beroperasi di Kamboja.

Laporan investigatif terbaru mengungkapkan adanya keterkaitan antara Dasco dan perusahaan pengelola kasino daring di Sihanoukville, kawasan yang dikenal sebagai pusat terbesar perjudian digital di Asia Tenggara.

Menanggapi isu tersebut, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh.

Wakil Sekretaris Bidang Komunikasi Digital PB HMI, Malik Rahanyamtel, menegaskan bahwa lembaga seperti KPK, Kepolisian, dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak boleh tinggal diam menghadapi dugaan yang menyangkut pejabat tinggi negara.

“Ini bukan sekadar isu moral, tapi kejahatan digital lintas negara yang merusak masa depan bangsa. Jika penegak hukum diam, maka negeri ini berpotensi dikuasai sindikat,” ujar Malik, Senin (8/4).

PB HMI Mendesak Transparansi dan Penegakan Hukum

Malik menilai dugaan keterlibatan Dasco mencederai amanah rakyat dan tidak boleh direduksi menjadi persoalan politik.

Ia menolak narasi yang menyebut bahwa isu ini merupakan bagian dari skenario politik untuk menjatuhkan orang dekat Presiden Prabowo Subianto.

“Ini bukan soal loyalitas politik. Ini soal hukum dan moral publik. Kalau tidak bersalah, buktikan lewat penyelidikan yang transparan,” tegasnya.

PB HMI mengingatkan bahwa setiap pejabat publik memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Malik menilai sikap defensif atau memainkan peran sebagai korban (playing victim) hanya akan memperburuk citra demokrasi Indonesia.

“Rakyat sudah muak dengan sandiwara elite. Kalau Dasco bersih, maka penyelidikan justru akan membersihkannya. Tapi kalau terbukti terlibat, hukum harus ditegakkan sekeras-kerasnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, PB HMI mengecam sikap lembaga pengawas yang dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam mengusut kasus ini. Malik menuding bahwa sebagian pihak di parlemen justru berpotensi menjadi tameng bagi pelaku kejahatan digital.

“Penegak hukum jangan mandul! Jangan sampai rakyat melihat hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tutup Malik.

Hingga berita ini diterbitkan, Sufmi Dasco Ahmad belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut. PB HMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penyelidikan hingga kasus ini terungkap secara terang dan adil.