PPMIB-G Bedah Film Buol Bertahan di Tanah Harapan, Mahasiswa Soroti Krisis Agraria di Buol

Jurnalis: Pengki Djoha

KABAR BARU, GORONTALO –25 September 2025, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Buol di Gorontalo (PPMIB-G) menggelar kegiatan diskusi publik dan bedah film dokumenter bertajuk “Buol Bertahan di Tanah Harapan” produksi Watchdoc Documentary. Kegiatan ini menjadi wadah refleksi dan advokasi mahasiswa asal Kabupaten Buol untuk membedah lebih dalam problematika agraria yang terus melilit masyarakat di tanah kelahiran mereka.

Diskusi yang berlangsung hangat ini dihadiri oleh mahasiswa lintas kampus dan organisasi yang memiliki perhatian terhadap isu agraria, khususnya konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan besar, PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP). Film dokumenter tersebut menggambarkan perjuangan panjang rakyat Buol mempertahankan tanahnya dari praktik perampasan lahan yang telah berlangsung hampir dua dekade.

Para mahasiswa menilai konflik agraria di Buol bukan sekadar sengketa lahan biasa, melainkan cerminan nyata dari gagalnya negara dalam menegakkan reforma agraria yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat kecil. Mereka menyoroti bahwa PT HIP diduga melakukan ekspansi di luar batas HGU (Hak Guna Usaha) yang diterbitkan sejak tahun 1998. Lahan tersebut bahkan sempat terbengkalai bertahun-tahun, dan kini kembali hendak dikuasai sepihak tanpa memperhatikan hak masyarakat yang telah mengelolanya secara turun-temurun.

Dalam forum tersebut, peserta diskusi menyoroti berbagai aspek penting, mulai dari dimensi ekonomi masyarakat lokal yang terancam, dampak sosial terhadap pola hidup dan ketahanan pangan, status hukum tanah yang kabur, hingga minimnya keberpihakan pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung hak-hak masyarakat adat dan petani.

“Sudah terlalu lama rakyat Buol menunggu keadilan agraria yang sejati. Namun yang mereka hadapi justru ketidakpastian hukum dan pembiaran terhadap praktik perampasan lahan oleh korporasi besar. Pemerintah seolah tutup mata terhadap penderitaan masyarakatnya sendiri,” ujar salah satu peserta diskusi.

Selain aspek hukum, mahasiswa juga menyoroti aspek ekologis dan lingkungan hidup. Lahan-lahan yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan penopang ekosistem kini terancam rusak akibat ekspansi korporasi. Hilangnya tutupan hutan dinilai akan memperbesar risiko bencana ekologis seperti banjir dan longsor, sebagaimana yang pernah dialami masyarakat Buol beberapa tahun terakhir.

Dalam sesi pandangan narasumber, Jamaludin B. Hamsa, menegaskan pentingnya kepekaan sosial dan keberpihakan terhadap masyarakat tertindas.

“Sebagai kader PPMIB-G, kita tidak boleh hanya menjadi penonton atas derita rakyat. Kader harus hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual yang berpihak. Tanah adalah sumber kehidupan, bukan komoditas yang bisa dirampas atas nama investasi. Kita menolak tegas kehadiran PT HIP dan mendesak negara mengembalikan tanah rakyat yang telah dirampas hampir dua dekade,” tegas Jamaludin.

Sementara itu, Zulfikar, selaku Pembina PPMIB-G Periode 2025–2026, memberikan pandangan kritisnya terhadap dinamika yang tengah terjadi di Kabupaten Buol. Ia menilai bahwa persoalan agraria di Buol sangat kompleks, sehingga harus dikaji secara komprehensif dan tidak gegabah dalam menyimpulkan.

“Ada banyak aspek yang perlu dibuktikan dan dikaji. Mulai dari keabsahan dokumen HGU, apakah ada kesepakatan dengan masyarakat, apakah tersedia perjanjian tertulis, hingga sejauh mana peran pemerintah dalam menangani kasus ini. Kita harus melihat keterlibatan empat unsur utama hukum: penyidik, advokat, kejaksaan, dan pengadilan. Semua harus bekerja dalam kerangka penegakan hukum yang berkeadilan,” jelasnya.

Zulfikar juga menekankan pentingnya integritas kader dalam bersikap terhadap isu rakyat. Menurutnya, mahasiswa Buol harus tampil sebagai penggerak perubahan, bukan bagian dari pihak yang membiarkan ketidakadilan terus berlangsung.

Melalui forum ini, PPMIB-G menegaskan komitmennya untuk mengawal isu agraria di Kabupaten Buol dengan melakukan kajian lanjutan, membangun jejaring advokasi, dan mendorong pemerintah agar bertindak tegas mencabut izin HGU PT HIP jika terbukti melanggar hukum dan merugikan rakyat.

Diskusi ditutup dengan seruan moral agar mahasiswa Buol di perantauan terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan tanah kelahiran mereka, bukan hanya dengan suara, tetapi juga dengan langkah nyata di lapangan perjuangan.