Pakar Hukum Sebut Waktunya Kejaksaan Periksa Budi Arie dan Dito Ariotedjo

Jurnalis: Masudi

Kabar Baru, Jakarta – Pergantian sejumlah menteri dalam reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) dinilai membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk lebih leluasa memeriksa mantan pejabat yang namanya terseret kasus besar.

Pengamat hukum pidana Universitas Bina Nusantara, Ahmad Sofian, menyebut pencopotan Budi Arie Setiadi dari kursi Menteri Koperasi sekaligus eks Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat mempercepat proses hukum terkait dugaan keterlibatan dalam pengamanan situs judi online.

“Saat masih menjabat, ada potensi konflik kepentingan. Sekarang posisinya lebih mudah dipanggil oleh aparat,” jelasnya.

Selain itu, Sofian menilai penanganan kasus dugaan aliran dana judi online yang menyeret nama Budi Arie harus dipandang serius karena berhubungan langsung dengan maraknya praktik ilegal tersebut di Indonesia.

“Laporan PPATK bisa menjadi pintu masuk yang kuat untuk menelusuri aliran dana ke pejabat terkait,” tambahnya.

Tidak hanya Budi Arie, kasus lain yang turut menjadi sorotan publik adalah dugaan keterlibatan eks Menpora Dito Ariotedjo dalam perkara korupsi BTS Kominfo. Menurut Sofian, perkara tersebut sudah jelas arah dan alurnya.

Dito disebut menerima Rp27 miliar dari terpidana Irwan Hermawan untuk mengondisikan penyelesaian kasus di Kejaksaan Agung.

Meski uang itu akhirnya dikembalikan melalui pengacara Irwan, Maqdir Ismail, namun hal tersebut tak serta merta menghapus dugaan keterlibatan.

“Tinggal bagaimana Kejaksaan Agung berani mengambil langkah hukum tegas dengan menetapkan tersangka,” ujar Sofian.