DPRD Pati Resmi Bentuk Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo

Jurnalis: Masudi

Kabar Baru, Pati- Krisis politik di Kabupaten Pati memasuki fase baru yang lebih panas. Hanya berselang beberapa jam setelah aksi unjuk rasa berakhir ricuh di depan kantor bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati menggelar sidang paripurna kilat pada Rabu sore (13/8/2025).

Hasilnya, DPRD sepakat membentuk panitia khusus (pansus) yang akan mengusut dan memproses pemakzulan Bupati Sudewo.

Langkah tersebut mengejutkan publik bukan hanya karena keputusannya, tetapi juga kecepatannya. Undangan rapat paripurna disebarkan pada hari yang sama saat ribuan massa turun ke jalan.

Tekanan politik disebut mencapai puncaknya setelah kerusuhan pecah—kaca kantor bupati hancur, gerbang ambruk, dan satu unit mobil polisi dibakar.

Yang lebih mengejutkan, dukungan untuk menggulingkan Sudewo datang dari hampir seluruh fraksi DPRD, termasuk Partai Gerindra partai yang mengusungnya saat Pilkada lalu. PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, dan Golkar pun kompak berdiri di barisan yang sama.

Setiap fraksi membawa tuntutan spesifik. Fraksi PKS mengajukan hak angket untuk menyelidiki pengangkatan Direktur RSUD dan dugaan penyalahgunaan anggaran.

Fraksi Demokrat tegas menyuarakan “pansus pemakzulan” sebagai agenda utama. Golkar menuding kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Sudewo sebagai langkah blunder yang memicu kemarahan warga.

Gelombang penolakan rakyat yang berujung pada tembakan gas air mata kini berlanjut ke arena politik formal. Bagi Sudewo, ini bukan lagi sekadar ujian kepemimpinan melainkan ancaman nyata terhadap jabatannya.