Komisi I Sebut Eksekutif Tidak Serius Menggelar Pilkades

Jurnalis: Moh Nasir

Kabar Baru, Pamekasan – Terdapat 13 desa yang tersebar di beberapa kecamatan akan melangsungkan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di tahun 2023. Namun keputusan pelaksanaan tersebut mendapat sorotan dari berbagai pihak, pasalnya pelaksanaan pilkades serentak tersebut masih belum menemukan titik terang.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Munaji dalam menemui masa aksi yang menuntut pilkades supaya cepet digelar tersebut menuturkan pihaknya tidak mempunyai kewenangan pilkades digelar apa tidak, legislatif hanya sifatnya mendorong apa yang menjadi tuntutan dan kehendak para aksi demontrasi.

“Hanya saja eksekutif masih berbelit-belit, tidak memberikan kejelasan pilkades digelar atau tidak, kita perlu mencontohkan kabupaten lainnya, diantaranya Sumenep dan sampang, jika mau ditunda jangan membuat masyarakat menunggu keputusan yang tidak jelas, jika memang mau gelar mari digelar, menurutnya, pihak kepolisian, dan dandim sudah sepakat dan siap jika pilkades mau digelar,” tegasnya, Selasa (28/2/2023.

Menurutnya legislatif tidak mempunyai kewenangan, jika kemudian masyarakat mendesak pihaknya memaksa pilkades bisa digelar atau tidak. Tupoksinya hanya bersifat mendorong.

“Sebagai bukti bahwa legislatif dibawah komisi 1 mendorong agar pilkades digelar di 2023 yaitu menyepakati anggaran yang diajukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan keputusan finalnya digelar atau tidak ada di eksekutif,” ungkapnya.

Menurutnya pemerintah kabupaten sudah siap untuk melaksanakan pilkades, apalagi sudah menyatakan sikap untuk siap menggelar pelaksanaan pilkades di sidang komisi beberapa waktu yang lalu.

“Ketika BPMD menyusun draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 mestinya sudah dikaji terlebih dahulu, jika hari ini berpendapat anggarannya minim berarti itu bohong,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Fathurahman dalam menemui masa aksi menuturkan hanya meminta waktu untuk membahas terkait pelaksanaannya, karna menurutnya kebijakan keputusan tersebut ada di pimpinan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda).

Kami sekarang masih defisit anggaran, eksekutif hanya menganggarkan 500 juta, mami meminta masyarakat untuk bersabar, masih ada banyak tahapan yang perlu kami diskusikan dengan pihak terkait,” tutupnya.