BPS Purwakarta Gelar FGD Sensus Ekonomi 2026, Dorong Kolaborasi untuk Data Akurat

Jurnalis: Deni Aping

Kabar Baru, Purwakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purwakarta menggelar Forum Group Discussion (FGD) Geladi Bersih Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Aula Janani Hotel Harper Purwakarta, Kamis (7/8/2025).

Kegiatan yang berlangsung setiap sepuluh tahun sekali ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan SE2026, yang bertujuan menghimpun data struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta aspek ekonomi digital dan lingkungan.

Mengusung tema “Kolaborasi BPS dan Dunia Usaha Menuju Sensus Ekonomi 2026”, kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menyusun strategi pendataan ekonomi nasional.

Ketua Tim SE2026 BPS Provinsi Jawa Barat, Hendi Hario Sasangko, mewakili Plt Kepala BPS Jawa Barat, Darwis Sitorus, menegaskan bahwa SE2026 merupakan amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

“SE2026 bertujuan mendata seluruh unit usaha di Indonesia untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang struktur dan performa ekonomi nasional, hingga tingkat wilayah, jenis usaha, dan skala usaha,” ujar Hendi.

Ia menambahkan, data hasil sensus akan menjadi landasan penting dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan ekonomi secara nasional maupun daerah.

Sementara itu, Kepala BPS Purwakarta, Irna Afrianti, menyampaikan bahwa FGD ini sekaligus menjadi ajang sosialisasi dan uji coba instrumen pendataan.

“Tujuannya adalah memastikan kesiapan teknis dan non-teknis dalam pelaksanaan sensus. Termasuk merumuskan strategi koordinasi yang efektif antara BPS dan pelaku usaha,” kata Irna.

Ia menyebutkan, Purwakarta menjadi salah satu lokasi percontohan Geladi Bersih SE2026, yang mencakup dua kelurahan, yaitu Ciseureuh dan Munjul Jaya.

Selain Geladi Bersih, BPS Purwakarta juga melaksanakan Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat) untuk memperbarui data batas wilayah RT dan jenis usaha sebagai dasar pendataan yang lebih akurat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta, Norman Nugraha, yang turut hadir, menyatakan dukungan penuh Pemkab terhadap pelaksanaan SE2026.

“Setiap kebijakan pembangunan dan ekonomi memerlukan data yang valid. SE2026 menjadi langkah strategis dalam menyediakan data yang dibutuhkan,” tegas Norman.

Ia juga menekankan pentingnya posisi strategis Purwakarta di jalur pertumbuhan ekonomi nasional, serta pesatnya pertumbuhan UMKM yang kini mencapai sekitar 20.000 unit usaha.

“Kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, dan pelaku usaha akan menjadi kunci keberhasilan SE2026,” pungkasnya. (**)