Gufran Yajitala Sebut Jubir Bupati Boalemo Kaburkan Inpres dan Tidak Paham Kondisi Daerah

Jurnalis: Pengki Djoha

Kabar Baru, Gorontalo –di tengah gencarnya wacana efisiensi anggaran, keputusan Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk membeli mobil dinas baru bagi Bupati dan Wakil Bupati justru menampar logika publik. Dalam situasi ekonomi yang masih sulit, pengadaan mobil baru terasa seperti pesta kemewahan di tengah rakyat yang masih berjuang dengan kebutuhan dasar.

Juru bicara pemerintah, Paris Djafar, mencoba memberikan pembelaan dengan menyatakan bahwa “Mobil dinas lama telah mengalami sedikit gangguan operasional yang menghambat mobilitas kepala daerah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik,” (Jum’at, 25/07/2025). Namun, pernyataan ini justru menuai kritik keras dari berbagai kalangan, termasuk Gufran Yajitala, Wakil Presiden BEM Universitas Negeri Gorontalo (UNG)

“Alih-alih mengganti dengan mobil mewah baru, bukankah lebih bijak jika mobil lama diperbaiki sehingga anggaran ratusan juta rupiah dapat dialokasikan untuk kepentingan yang lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur, fasilitas kesehatan, atau bantuan sosial? Apakah pelayanan publik hanya bisa berjalan dengan mobil baru yang berkilau, sementara rakyat dipaksa berhemat dengan fasilitas yang seadanya?”

Gufran menambahkan, keputusan ini jelas bertolak belakang dengan semangat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan Belanja dan Efisiensi Anggaran, yang menekankan agar pemerintah daerah lebih bijak dalam mengatur anggaran, terutama untuk kepentingan publik.

“Paris berdalih bahwa pengadaan mobil dinas sudah sesuai prosedur dan tidak mengganggu anggaran prioritas. Namun, yang luput dari perhatian Jubir itu adalah Inpres 1/2025 secara tegas meminta seluruh kepala daerah untuk menunda belanja barang yang tidak mendesak, termasuk kendaraan dinas baru, demi menjaga kesehatan fiskal negara dan mendahulukan kebutuhan rakyat”

Selain itu keputusan ini menjadi bukti mentalitas konsumtif pejabat, di mana kenyamanan mereka yang lebih diutamakan daripada membangun jalan aman untuk rakyat atau memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan..

“ Kenapa daerah malah sibuk belanja mobil dinas untuk bupati dan wakil bupati? Apakah mobil dinas lebih penting daripada akses jalan yang rusak parah di Paguyaman pantai? Atau jembatan-jembatan rusak yang perlu perbaikan?”

Keputusan pengadaan mobil baru juga dinilai sebagai ketidaktaatan Pemda Boalemo terhadap Inpres 1/2025 tentang efisiensi. Bahkan dengan jelas dibenarkan Jubir.

“Jubir ini malah membenarkan ketidaktaatan ini. Kalau presiden saja mengimbau efisiensi, mengapa Pemda Boalemo justru asyik berfoya-foya? Ini bentuk ketidakpekaan terhadap realitas. Mestinya juru bicara harus tahu kajian tentang kebijakan ini – punya literasi dan pengetahuan mempuni menjawab kritik-kritik publik, sehingga tidak memalukan Pemerintah Boalemo” Pungkasnya