Peduli Dunia Pendidikan, RJK Salurkan 101.274 Bantuan PIP dan 1.750 KIP di PB-PBD Sejak 2021

Jurnalis: Zuhri

Kabar Baru, Sorong – Sebagai bentuk kepedulian dalam memajukan dunia pendidikan, Anggota DPR RI Dapil PBD Robert Joppy Kardinal memaparkan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Provinsi Papua Barat-Papua Barat Daya (PB-PBD) sejak tahun 2021 hingga 2024.

Hal ini disampaikan Robert Joppy Kardinal dalam keterangan persnya kepada puluhan awak media, Senin malam (21/7/25).

RJK sapaan akrabnya menyebut bahwa seluruh bantuan pendidikan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak, tanpa adanya intervensi pribadi atau kepentingan keluarga.

Berdasarkan data yang disampaikan tim RJK, total penerima manfaat program PIP dan KIP mencapai 101.274 siswa dan mahasiswa dalam kurun waktu empat tahun terakhir, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2021

• SD: 4.486 siswa

• SMP: 1.204 siswa

• SMA/SMK: 1.023 siswa

• KIP Kuliah: 250 mahasiswa

Total: 7.143 penerima

Tahun 2022

• SD: 3.650 siswa

• SMP: 1.621 siswa

• SMA/SMK: 1.930 siswa

• KIP Kuliah: 500 mahasiswa

Total: 7.701 penerima

Tahun 2023

• SD: 22.847 siswa

• SMP: 10.061 siswa

• SMA/SMK: 8.522 siswa

• KIP Kuliah: 500 mahasiswa

Total: 41.930 penerima

Tahun 2024

• SD: 26.879 siswa

• SMP: 9.088 siswa

• SMA/SMK: 8.033 siswa

• KIP Kuliah: 500 mahasiswa

Total: 44.500 penerima

Ia membeberkan bahwa penyaluran PIP merupakan aspirasi dirinya selama berada di Komisi X DPR RI yang salah satunya membidangi soal pendidikan.

“Program PIP tentu menyasar siswa dari keluarga kurang mampu dan disalurkan melalui Bank BRI untuk jenjang SD dan SMP, serta Bank BNI untuk jenjang SMA dan SMK,” bebernya.

Tak hanya itu, diakuinya bahwa, KIP Kuliah diberikan kepada mahasiswa dari keluarga pra-sejahtera yang memiliki prestasi akademik yang mumpuni. Ia memaparkan sebagian besar penerima KIP diatas 70 persen merupakan Orang Asli Papua (OAP).

“KIP itu berlaku secara nasional. Banyak juga mahasiswa dari wilayah Papua Barat Daya yang kuliah di luar Papua seperti di Jakarta, an daerah lainnya tetap kami perjuangkan agar bisa menerima,” jelasnya.

RJK mengungkapkan, dalam pengusulan bantuan, dirinya menolak praktik pilih kasih, kolusi, atau nepotisme.

“Yang saya bantu, saya tidak kenal mereka. Saya bilang ke tim saya, jangan pilih-pilih orang. Ini uang negara, tugas kita hanya membantu menyalurkan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa dirinya menyuarakan agar anak-anak dari anggota TNI-Polri berpangkat rendah juga bisa menerima bantuan, meski awalnya tidak berpotensi diakomodir.

“Kalau pangkat kecil, anak banyak, tinggal kontrak di Papua, itu juga kesusahan. Jadi saya perjuangkan supaya mereka juga bisa masuk,” terangnya.

Ditambahkannya, setelah berpindah dari Komisi X ke Komisi IV, kini RJK ikut memperjuangkan program ketahanan pangan, termasuk bantuan 1,2 juta bibit ikan air tawar dan payau, bantuan pertanian, serta ayam petelur sebanyak 600 ekor untuk tiap kelompok tani di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

“Semua bantuan ini murni untuk masyarakat. Kalau dulu tidak terlalu diekspos, sekarang saya pastikan tidak boleh ada yang main-main. Tugas kami sebagai anggota DPR adalah mengundangkan undang-undang, membahas anggaran, dan mengawasi pelaksanaan. Karena itu, saya turun langsung ke lapangan,” imbuhnya.

Ia turut menekankan pentingnya integritas dalam menyalurkan bantuan negara. RJK berharap program-program yang dijalankan betul-betul menyentuh masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya orang-orang dekat penguasa.

“Kalau tiba-tiba kepala dinas atau saudara pejabat dapat, itu tidak boleh. Kita pastikan bantuan jatuh ke tangan yang tepat,” pungkasnya. (*)