Seleksi Direksi dan Komisaris Bank Jatim Menuai Sorotan, DPRD dan Aktivis Soroti Proses yang Dinilai Tidak Transparan

Jurnalis: Masudi

Kabarbaru Surabaya– Proses seleksi jajaran direksi dan komisaris Bank Jatim periode 2025-2028 tengah menjadi sorotan tajam. Sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD Jatim dan aktivis antikorupsi, menilai mekanisme pemilihan yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) tidak mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Tercatat delapan nama mantan pejabat Bank Jatim mengikuti seleksi calon direksi, termasuk dua di antaranya yang pernah menduduki posisi strategis di jajaran direksi. Mereka adalah Koento, Eko Ardian, Firman, Yoga, Wahyu, Toni (eks direktur), Arief (eks direktur), dan Herijadi. yang rencananya baru diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan buku 2024 di Surabaya (22/05/25).

Menariknya, untuk posisi komisaris, tidak satu pun kandidat berasal dari internal Bank Jatim. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan internal dan pengamat perbankan daerah.

Ketua Umum Front Gerakan Rakyat (FGR) Anti Korupsi, Sholahuddin, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi Bank Jatim yang disebutnya mengalami masalah serius, termasuk dugaan praktik korupsi yang belum tuntas. Ia juga mengkritik proses seleksi yang dianggap hanya bersifat formalitas belaka.

“Penunjukan kembali Ketua Pansel sebelumnya yang menghasilkan direksi berkinerja buruk jelas menunjukkan kurangnya evaluasi dan keberanian dari Gubernur,” ujar Sholihuddin yang juga dikenal sebagai aktivis antikorupsi.

Kritik serupa datang dari Komisi C DPRD Jatim yang membidangi urusan keuangan daerah. Anggota komisi, Fuad Bernadi, secara terbuka menolak keabsahan susunan Pansel yang dianggap sarat kepentingan dan kolusi.

Ketegangan bahkan sempat memuncak dengan aksi protes dari pimpinan dan anggota Komisi C yang menyambangi Ketua DPRD Jatim karena rekomendasi mereka terkait Bank Jatim tidak ditindaklanjuti ke Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Komisi C sebelumnya telah merekomendasikan perombakan menyeluruh di tubuh manajemen Bank Jatim, menyusul dugaan adanya praktik korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Dengan banyaknya tekanan dari berbagai pihak, publik kini menantikan langkah tegas dari Gubernur Jatim dan hasil RUPS yang diharapkan membawa perubahan positif bagi bank milik daerah tersebut.