Pemimpin Ideal dalam Pandangan Al-Mawardi: Ketika Kekuasaan Bukan Sekadar Jabatan

Editor: Bahiyyah Azzahra
Kabarbaru, Opini – Pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya yang membuat seseorang layak menjadi pemimpin? Apakah popularitas, kemampuan memenangkan pemilihan, kekuatan politik, atau justru kualitas moral dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat? Pertanyaan ini menjadi semakin menarik ketika melihat dinamika politik Indonesia, di mana kepemimpinan tidak hanya dituntut mampu menjalankan pemerintahan, tetapi juga harus menjaga kepercayaan publik.
Dalam kehidupan politik, jabatan sering kali dipandang sebagai simbol keberhasilan dan kekuasaan. Padahal, menjadi pemimpin bukan sekadar tentang memperoleh kedudukan, melainkan bagaimana kekuasaan digunakan untuk kepentingan bersama. Persoalan ini sebenarnya telah menjadi perhatian para pemikir politik Islam sejak berabad-abad lalu. Salah satunya adalah Al-Mawardi, seorang pemikir politik Islam klasik yang menawarkan pandangan mengenai kepemimpinan melalui karyanya Al-Ahkam Al-Sultaniyyah.
Pemikiran Al-Mawardi masih menarik untuk dibicarakan, terutama ketika masyarakat membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki legitimasi politik, tetapi juga integritas, kemampuan, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.
Mengenal Al-Mawardi dan Pemikiran Politiknya
Al-Mawardi atau Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi merupakan seorang ulama dan pemikir politik Islam yang hidup pada masa Dinasti Abbasiyah, sekitar abad ke-10 hingga ke-11 Masehi. Ia dikenal melalui pemikirannya mengenai sistem pemerintahan, kepemimpinan, dan ketatanegaraan Islam.
Salah satu karya pentingnya adalah Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, sebuah kitab yang membahas berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari kepemimpinan, pengangkatan pejabat, peradilan, hingga pengelolaan keuangan negara.
Menurut Al-Mawardi, keberadaan seorang pemimpin atau imam memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Kepemimpinan diperlukan untuk menjaga agama sekaligus mengatur urusan dunia. Dengan demikian, pemerintahan bukan hanya berkaitan dengan kekuasaan administratif, melainkan juga tanggung jawab untuk menciptakan keteraturan dan kemaslahatan masyarakat.
Permadi dan Kotimah (2023) menjelaskan bahwa konsep imamah dalam pemikiran Al-Mawardi berkaitan dengan fungsi kepemimpinan untuk memelihara agama, mengatur kehidupan masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan. Artinya, kepemimpinan memiliki dimensi moral yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kekuasaan.
Tujuh Syarat Pemimpin Ideal Menurut Al-Mawardi
Salah satu pemikiran Al-Mawardi yang menarik untuk diperhatikan adalah tujuh persyaratan seseorang untuk menduduki jabatan imam atau pemimpin tertinggi.
Pertama, memiliki sifat adil dalam seluruh aspek kehidupan. Kedua, mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan hukum. Ketiga, memiliki kesehatan pancaindra, seperti pendengaran, penglihatan, dan kemampuan berbicara. Keempat, memiliki kondisi fisik yang baik sehingga tidak menghambat pelaksanaan tugas kepemimpinan.
Kelima, mempunyai kemampuan berpikir dan pertimbangan yang matang dalam mengatur masyarakat serta menjalankan pemerintahan. Keenam, memiliki keberanian untuk melindungi wilayah dan masyarakat yang dipimpinnya. Ketujuh, berasal dari keturunan Quraisy, sebagaimana ketentuan historis yang dirumuskan Al-Mawardi dalam konteks politik Islam pada masanya.
Tujuh persyaratan tersebut memperlihatkan bahwa Al-Mawardi tidak hanya menekankan kedudukan seorang pemimpin, tetapi juga kualitas yang harus dimilikinya. Kepemimpinan tidak cukup dibangun melalui pengakuan atau legitimasi formal. Seorang pemimpin harus mempunyai kapasitas untuk menjalankan tanggung jawabnya.
Bakry, Abbas, Ashar, dan Hamid (2021) dalam kajiannya mengenai konsep kepemimpinan negara Islam menjelaskan bahwa pemikiran Al-Mawardi lebih memberikan perhatian pada sistem pemerintahan melalui konsep imamah atau khilafah. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam pandangan Al-Mawardi bukan persoalan individu semata, melainkan juga berkaitan dengan bagaimana suatu pemerintahan dibentuk dan dijalankan.
Dari ketujuh persyaratan tersebut, terdapat nilai-nilai yang masih dapat direfleksikan dalam kehidupan politik modern, terutama keadilan, pengetahuan, kemampuan mengelola pemerintahan, dan keberanian mengambil keputusan.
Ketika Kekuasaan Dihadapkan pada Kepentingan Masyarakat
Jika pemikiran Al-Mawardi dibawa ke dalam konteks Indonesia saat ini, kita dapat melihat adanya persoalan penting mengenai hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana kekuasaan digunakan untuk menjawab kebutuhan publik.
Pemimpin yang adil seharusnya tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk mengutamakan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Kebijakan publik harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara luas, bukan hanya menguntungkan pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
Fikhriyah (2025) dalam kajiannya mengenai konsep negara dan kepemimpinan Al-Mawardi menekankan bahwa negara memiliki fungsi untuk mencapai kemaslahatan umat. Ia juga mengangkat pentingnya prinsip keadilan, integritas, dan mekanisme check and balances untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Pandangan tersebut dapat dikaitkan dengan persoalan pelayanan publik, pengelolaan anggaran, pemberantasan korupsi, dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Masyarakat membutuhkan pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan secara setara, transparan dalam mengelola sumber daya, serta bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil.
Dalam hal ini, keadilan tidak cukup hanya menjadi slogan politik. Keadilan harus terlihat melalui kebijakan yang memberikan kesempatan dan manfaat secara proporsional kepada masyarakat.
Nabilah, Gusnata, dan Kurniati (2024) juga membahas relevansi etika politik Al-Mawardi dalam kepemimpinan kontemporer. Kajian tersebut menyoroti proses pemilihan pemimpin, persyaratan kepemimpinan, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Hal ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat.
Relevansi Pemikiran Al-Mawardi dalam Demokrasi Indonesia
Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan republik yang berlandaskan konstitusi dan prinsip demokrasi. Karena itu, pemikiran Al-Mawardi tidak dapat diterapkan secara langsung dan sepenuhnya, mengingat konsep imamah yang dibahasnya lahir dari situasi politik dan ketatanegaraan pada abad pertengahan.
Namun, perbedaan sistem tersebut tidak berarti seluruh pemikiran Al-Mawardi kehilangan relevansinya. Justru, nilai-nilai kepemimpinannya dapat menjadi bahan refleksi dalam menilai kualitas pemerintahan modern.
Elok, Hafizd, dan Rana (2025) dalam penelitian berjudul Al-Mawardi’s Leadership Concept and Its Relevance to Indonesian Democracy menjelaskan bahwa sejumlah prinsip kepemimpinan Al-Mawardi, seperti keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan supremasi hukum, memiliki kesesuaian dengan nilai Pancasila serta prinsip demokrasi Indonesia. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam mekanisme pemilihan pemimpin, kewenangan lembaga, dan proses pemberhentian kepala negara.
Relevansi tersebut juga dapat dilihat dalam konteks kepemimpinan di tingkat lokal. Saputra, Maimun, dan Susilo (2025) melalui kajiannya mengenai kriteria kepemimpinan dalam pemerintahan desa menunjukkan bahwa persyaratan administratif dan hukum belum tentu cukup untuk menjamin kualitas seorang pemimpin. Aspek integritas moral dan kompetensi intelektual juga perlu mendapatkan perhatian.
Hal ini menjadi pengingat bahwa pemilihan pemimpin seharusnya tidak hanya mempertimbangkan popularitas, dukungan politik, maupun kemampuan memenangkan kontestasi. Masyarakat juga perlu memperhatikan rekam jejak, integritas, kapasitas, dan tanggung jawab calon pemimpin.
Nimah dan Fatimah (2023) turut mengkaji relevansi konsep imamah Al-Mawardi dengan pemilihan kepala negara di Indonesia. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa pemikiran politik klasik dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk memahami perkembangan sistem pemilihan pemimpin, meskipun konteks dan mekanisme politiknya berbeda.
Dengan demikian, pemikiran Al-Mawardi tidak harus dimaknai sebagai ajakan untuk mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem kekhalifahan. Lebih dari itu, gagasannya dapat digunakan untuk mengingatkan bahwa demokrasi juga membutuhkan kualitas moral dan kapasitas kepemimpinan.
Pemimpin Bukan Hanya Memiliki Jabatan, tetapi Juga Amanah
Pada akhirnya, pemikiran Al-Mawardi mengingatkan kita bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang mengandung tanggung jawab besar. Kekuasaan tidak seharusnya berhenti pada persoalan siapa yang berhasil menduduki jabatan, tetapi harus dilanjutkan dengan pertanyaan tentang bagaimana jabatan tersebut dijalankan.
Keadilan, pengetahuan, kemampuan, dan keberanian merupakan nilai yang tetap penting dalam membangun kepemimpinan berkualitas. Dalam kehidupan demokrasi, nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui pemerintahan yang transparan, kebijakan yang memperhatikan kepentingan masyarakat, serta kesediaan pemimpin untuk mempertanggungjawabkan kekuasaannya.
Pemikiran Al-Mawardi memang lahir berabad-abad lalu, tetapi pertanyaan yang diwariskannya masih terasa dekat dengan kehidupan politik hari ini: apakah kekuasaan benar-benar digunakan untuk mengurus kepentingan masyarakat?
Sebab, pemimpin yang ideal bukan hanya mereka yang berhasil mendapatkan jabatan, melainkan mereka yang mampu membuktikan bahwa kekuasaan yang dimilikinya membawa manfaat bagi orang banyak.
Lalu, menurut kalian, apakah kepemimpinan politik di Indonesia saat ini sudah lebih mengutamakan tanggung jawab kepada masyarakat daripada sekadar mempertahankan kekuasaan?
Penulis : Nailah Hasykah, Universitas Siliwangi
Insight NTB
Suara Time
Lens IDN
Poros Merdeka
Portal Tujuh
WahGenz
Kita Notice
Dinamika Post
Radar Baru
Seedbacklink
