Kemenag Ingin Pesantren Jadi Produsen, Bukan Sekadar Konsumen Pasar

Jurnalis: Arif Muhammad
Kabar Baru, Bekasi – Kementerian Agama menargetkan pesantren tidak hanya menjadi pembeli dalam rantai ekonomi, tetapi juga tampil sebagai produsen dan pelaku usaha. Target itu digarap Direktorat Jenderal Pesantren dengan menghimpun dukungan dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga kampus.
Arah kebijakan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Program Kemitraan dan Pemberdayaan pada Pondok Pesantren yang berlangsung di Hotel Ibis Styles Jatibening, Bekasi, pada 16–18 November 2026.
Dirjen Pesantren Basnang Said menyebut ekonomi pesantren punya andil besar bagi ekonomi kerakyatan. Dengan jumlah yang banyak dan tersebar hingga ke daerah, pesantren sudah lama menjadi bagian dari denyut pasar domestik.
“Potensi ini perlu diperkuat agar pesantren tidak hanya menjadi konsumen pasar, tetapi juga tumbuh sebagai produsen, pelaku usaha, sekaligus penggerak ekonomi lokal dan nasional,” tutur Basnang.
Menurut dia, ada empat pekerjaan rumah yang harus dibenahi agar potensi itu tumbuh berkelanjutan, yakni kapasitas kelembagaan, unit usaha produktif, jejaring kemitraan, serta akses pembiayaan.
Dari Parsial ke Terintegrasi
Pembenahan ini dimungkinkan setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 yang membentuk Ditjen Pesantren di lingkungan Kemenag. Lewat lembaga baru ini, pemerintah punya ruang lebih besar untuk mengatur arah pemberdayaan pesantren.
Direktur Pemberdayaan Pesantren Yusi Damayanti mengakui, selama ini pemberdayaan pesantren cenderung berjalan terpisah-pisah. Ke depan, seluruh program akan dirangkai dalam satu ekosistem yang terhubung dan bisa diukur hasilnya.
Ada tiga pendekatan yang disiapkan. Pendekatan pertama menyangkut kebijakan dan pembiayaan. Ditjen Pesantren akan membuat standar pemberdayaan yang berlaku sebagai pedoman bersama, tanpa mengikis karakter khas tiap pesantren. Standar ini juga diharapkan membuka pintu pembiayaan yang lebih lebar.
Pendekatan kedua adalah sinergi lintas sektor. Ditjen Pesantren akan menjembatani program dari sektor UMKM, pertanian, koperasi, dan perbankan syariah supaya tidak saling tumpang tindih saat sampai di pesantren.
“Kami juga mendorong pembangunan kemitraan dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi sehingga dukungan pemberdayaan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pesantren,” kata Yusi.
Pendekatan ketiga, pemerataan akses lewat berbagi pengalaman antarpesantren. Yusi menuturkan, tidak sedikit pesantren yang sudah sukses mengelola unit usaha, pertanian terpadu, dan lingkungan secara mandiri. Keberhasilan itu akan direplikasi melalui pendampingan.
“Pesantren yang telah memiliki kemandirian ekonomi dapat menjadi mentor sekaligus rujukan bagi pesantren lainnya,” ujarnya.
SDM dan Digitalisasi
Selain soal modal dan fasilitas, Ditjen Pesantren menaruh perhatian pada kualitas sumber daya manusia. Para pengelola pesantren akan dibekali pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, dan manajemen usaha. Pengelolaan unit usaha pesantren juga akan didigitalisasi agar lebih profesional.
“Orientasi pemberdayaan adalah membangun ekosistem kemandirian pesantren yang berkelanjutan,” tegas Yusi.
Insight NTB
Suara Time
Lens IDN
Poros Merdeka
Portal Tujuh
WahGenz
Kita Notice
Dinamika Post
Radar Baru
Seedbacklink
