Pemkab Bone Bolango Percepat Penataan Batas dan Pemekaran Desa

06/08/2026
|
13.3K views

Kabar baru, Gorontalo–Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mulai mempercepat penataan batas wilayah desa sekaligus mempersiapkan rencana pemekaran sejumlah desa yang dinilai memiliki potensi untuk berkembang.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tertib administrasi pemerintahan, memberikan kepastian wilayah serta mendorong pemerataan pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, mengatakan hingga saat ini baru 37 desa yang telah memiliki pengaturan terkait peta batas wilayah. Sementara sekitar 128 desa lainnya masih membutuhkan proses penataan batas.

“Yang sampai dengan saat ini baru 37 desa yang memiliki pengaturan terkait peta batas desa. Masih ada sekitar 128 desa yang harus dilakukan penataan batasnya,” ujar Iwan saat diwawancarai, Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, penegasan batas desa merupakan pekerjaan yang membutuhkan proses panjang karena harus dilakukan secara bertahap dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Penataan tersebut dinilai penting karena berkaitan dengan kepastian wilayah, administrasi pemerintahan serta penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat desa.

Iwan mengakui salah satu kendala yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Bone Bolango telah mengusulkan dukungan pembiayaan kepada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

“Kendala terbesar kita saat ini adalah penganggaran. Kami sudah mengusulkan dukungan pembiayaan melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa,” jelasnya.

Sembari menunggu dukungan dari pemerintah pusat, Pemkab Bone Bolango tetap berkomitmen melaksanakan penataan batas desa secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah daerah juga akan membentuk Tim Penegasan Batas Desa. Tim tersebut nantinya bertugas memastikan seluruh tahapan penataan dan penegasan batas berjalan sesuai regulasi.

Selain persoalan batas wilayah, Pemkab Bone Bolango mulai memetakan desa-desa yang berpotensi dimekarkan. Langkah tersebut mempertimbangkan perkembangan wilayah, pertumbuhan penduduk serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Iwan menjelaskan, rencana tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Bone Bolango yang membuka ruang bagi aspirasi masyarakat terkait pemekaran desa.

“Ada beberapa wilayah yang pertumbuhannya cukup cepat, baik dari jumlah penduduk maupun mobilitas ekonominya. Karena itu, Pak Bupati mengarahkan agar aspirasi masyarakat terkait pemekaran desa dapat diakomodasi,” katanya.

Meski demikian, Iwan menegaskan pemekaran desa tidak dapat dilakukan secara langsung. Setiap usulan harus melalui tahapan pembentukan desa persiapan dan dilengkapi kajian teknis serta administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa persyaratan yang menjadi pertimbangan antara lain usia desa induk minimal lima tahun, jumlah penduduk sekurang-kurangnya 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga, serta terpenuhinya persyaratan administrasi, teknis dan kewilayahan.

Saat ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bone Bolango tengah melakukan pemetaan awal terhadap desa-desa yang dinilai berpotensi memenuhi persyaratan pemekaran.

Iwan mengatakan proses identifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan setiap wilayah yang diusulkan benar-benar memenuhi ketentuan sebelum masuk ke tahapan berikutnya.

“Sebelum membentuk tim persiapan, kami melakukan identifikasi terlebih dahulu. Desa-desa yang memenuhi syarat administrasi, teknis, dan kewilayahan akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan proses sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kajian teknis menjadi bagian penting dalam setiap rencana pemekaran. Dengan kajian yang matang, kebijakan yang diambil diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.***