Korupsi Berjamaah di Dinkes Sumut: Anggaran Darurat Miliaran Amblas, Pelayanan Medis Rakyat Karam

06/08/2026
|
5.5K views

Kepala Dinkes Sumut Alwi Mujahit Hasibuan.

KABAR BARU, MEDAN – Dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat dan institusi kesehatan di Sumatera Utara menjadi sorotan karena berkaitan dengan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kasus tersebut mencakup pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk masyarakat miskin, hingga pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di rumah sakit pemerintah.

Salah satu perkara telah berujung pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan dan mantan Sekretaris Dinkes Sumut Aris Yudhariansyah dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat dalam proyek pengadaan APD.

Dalam perkara tersebut, terjadi penggelembungan harga atau mark-up yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp24 miliar.

Kasus tersebut menjadi bagian dari rangkaian perkara yang mencoreng pengelolaan anggaran sektor kesehatan di Sumatera Utara. Anggaran yang semestinya digunakan untuk mendukung kebutuhan medis justru berujung pada perkara tindak pidana korupsi.

Perkara Merembet ke Tingkat Kabupaten

Persoalan serupa juga muncul di tingkat kabupaten. Kejaksaan menyeret mantan Kepala Dinas Kesehatan Batu Bara Deni Syahputra dalam perkara dugaan penyelewengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

Dana BTT tersebut diperuntukkan bagi jaminan kesehatan masyarakat miskin. Nilai anggaran yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut mencapai miliaran rupiah.

Perkara ini menambah daftar kasus yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran kesehatan di Sumatera Utara. Sebelumnya, kasus pengadaan APD di tingkat provinsi telah menyebabkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah.

Pengelolaan BLUD RSUD Pirngadi Turut Diusut

Sorotan juga mengarah ke RSUD dr. Pirngadi Medan. Rumah sakit milik pemerintah tersebut ikut dalam pengusutan dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana BLUD.

Persoalan pengelolaan dana tersebut berdampak pada kondisi keuangan rumah sakit. Salah satu masalah yang muncul adalah penumpukan utang kepada vendor penyedia obat-obatan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan anggaran tidak hanya muncul pada lingkungan dinas kesehatan, tetapi juga menyentuh institusi pelayanan kesehatan milik pemerintah.

Dampak bagi Masyarakat di Daerah

Rangkaian perkara tersebut menjadi semakin serius karena sektor yang terdampak berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Di sejumlah wilayah pelosok Sumatera Utara, warga masih menghadapi keterbatasan fasilitas pelayanan medis.

Wilayah seperti Kepulauan Nias, kawasan pedalaman Danau Toba, hingga daerah pegunungan disebut menghadapi kondisi fasilitas kesehatan yang tidak optimal.

Persoalan yang muncul antara lain fasilitas puskesmas yang mati suri, kerusakan alat kesehatan, serta kekosongan stok obat-obatan esensial.

Di tengah kondisi tersebut, ketimpangan fasilitas medis di Sumatera Utara menjadi sorotan. Pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil disebut berjalan lambat karena anggarannya diduga terus-menerus dikerat oleh oknum birokrat.

Rangkaian kasus yang melibatkan pejabat Dinkes Sumut, pejabat kesehatan di tingkat kabupaten, hingga pengelolaan rumah sakit pemerintah tersebut menunjukkan luasnya persoalan yang mencuat dalam pengelolaan anggaran kesehatan.

Kasus pengadaan APD dengan kerugian negara Rp24 miliar, perkara dana BTT jaminan kesehatan masyarakat miskin di Batu Bara, serta pengusutan dana BLUD RSUD dr. Pirngadi Medan menjadi bagian dari sorotan terhadap penggunaan anggaran sektor kesehatan di Sumatera Utara.

Di sisi lain, masyarakat di berbagai wilayah masih membutuhkan fasilitas kesehatan, peralatan medis, serta ketersediaan obat-obatan yang memadai.