Korupsi Anggaran Kesehatan Sumut, Pelayanan Warga Jadi Sorotan

Jurnalis: Felicia Chen

KABAR BARU, MEDAN – Persoalan pengelolaan anggaran kesehatan di Sumatera Utara tidak hanya berujung pada proses hukum terhadap sejumlah pejabat, tetapi juga menjadi sorotan karena berkaitan dengan pelayanan medis masyarakat. Kasus pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), dana kesehatan masyarakat miskin, hingga pengelolaan keuangan rumah sakit pemerintah mencuat dalam sejumlah perkara.

Salah satu perkara terbesar berkaitan dengan pengadaan APD di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut. Kasus tersebut melibatkan mantan Kepala Dinkes Sumut Alwi Mujahit Hasibuan dan mantan Sekretaris Dinkes Sumut Aris Yudhariansyah.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan telah menjatuhkan vonis terhadap keduanya. Alwi dan Aris dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat dalam proyek pengadaan APD dengan modus penggelembungan harga atau mark-up.

Akibat perkara tersebut, kerugian negara tercatat mencapai Rp24 miliar.

Di sisi lain, persoalan anggaran kesehatan juga terjadi di tingkat kabupaten. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Batu Bara, Deni Syahputra, terseret perkara yang ditangani Kejaksaan terkait dugaan penyelewengan dana Belanja Tidak Terduga (BTT).

Dana tersebut diperuntukkan bagi jaminan kesehatan masyarakat miskin dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

Sementara itu, pengelolaan keuangan di RSUD dr. Pirngadi Medan juga menjadi bagian dari pengusutan dugaan korupsi. Perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dugaan persoalan dalam pengelolaan dana BLUD tersebut turut berdampak pada hubungan keuangan rumah sakit dengan vendor penyedia obat-obatan. Salah satu persoalan yang muncul adalah penumpukan utang kepada vendor.

Rangkaian kasus tersebut menjadi perhatian karena sektor yang terdampak langsung adalah layanan kesehatan. Ketika anggaran yang seharusnya digunakan untuk mendukung kebutuhan medis bermasalah, masyarakat menjadi pihak yang berada di tengah persoalan tersebut.

Kondisi itu semakin terasa bagi warga yang tinggal jauh dari pusat perkotaan. Di Kepulauan Nias, kawasan pedalaman Danau Toba, hingga wilayah pegunungan Sumatera Utara, fasilitas kesehatan masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Fasilitas puskesmas di sejumlah wilayah disebut mengalami kondisi yang tidak optimal. Kerusakan peralatan kesehatan dan kekosongan obat-obatan esensial juga menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat.

Ketimpangan tersebut berjalan beriringan dengan lambatnya pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Dalam sumber kasus ini, kondisi tersebut dikaitkan dengan dugaan adanya pemotongan anggaran oleh oknum birokrat.

Dengan demikian, perkara korupsi yang muncul di lingkungan kesehatan Sumatera Utara tidak hanya berkaitan dengan nilai kerugian keuangan negara. Kasus-kasus tersebut juga menyoroti bagaimana persoalan pengelolaan anggaran beririsan dengan ketersediaan fasilitas, obat-obatan, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di berbagai wilayah.

Hingga perkembangan terakhir yang disebutkan dalam kasus tersebut, proses hukum terhadap pihak-pihak yang terseret perkara terus menjadi sorotan, sementara persoalan pemerataan fasilitas kesehatan di Sumatera Utara masih menjadi tantangan bagi pelayanan masyarakat.