Fasilitas Rp5 Miliar Bandara Trunojoyo Sumenep Diduga Hanya untuk Pejabat, Warga Merasa Dirugikan

Jurnalis: Agung Wahyudi

Kabar Baru, Sumenep — Gelombang amarah warga Sumenep terhadap buruknya pengelolaan Bandara Trunojoyo kian memuncak.

Setelah insiden penutupan sepihak pintu utara bandara yang menyebabkan tiket penerbangan masyarakat hangus, fakta baru terkait penggunaan anggaran negara mulai terkuak ke publik.

Pembangunan dan penyediaan fasilitas sisi pintu utara Bandara Trunojoyo Sumenep diketahui menyedot APBN hingga sekitar Rp5 miliar.

Namun, alih-alih memberikan kemudahan bagi masyarakat umum sebagai pembayar pajak, fasilitas tersebut justru disinyalir hanya melayani jajaran pejabat tertentu.

Praktik diskriminatif ini memicu kecaman keras dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jawa Timur. Pengacara LBH Jatim, Ardy, S.H., menilai pengelola bandara telah melenceng jauh dari azas pelayanan publik.

“Sungguh sangat memuakkan dan mencederai rasa keadilan! Anggaran pembangunan sisi pintu utara Bandara Trunojoyo Sumenep itu menelan dana sekitar Rp5 miliar dari uang rakyat, tetapi pada praktiknya fasilitas tersebut justru diskriminatif dan hanya diistimewakan untuk para pejabat saja,” tegas Ardy.

Ardy menambahkan bahwa kebijakan pengelola bandara sangat arogan karena membiarkan masyarakat umum mengalami kerugian finansial akibat penutupan akses yang tidak transparan. Banyak calon penumpang gagal terbang dan kehilangan uang tiket tanpa kejelasan ganti rugi.

Atas kondisi tersebut, LBH Jatim mendesak instansi berwenang segera menggelar audit transparan terhadap penggunaan anggaran Rp5 miliar di Bandara Trunojoyo.

Mereka juga menuntut pertanggungjawaban penuh dari otoritas bandara atas kerugian materiil maupun immaterial yang menimpa warga Sumenep.