Dua Tahun Menjabat Tanpa Hasil, Widiyanti Disebut Sebagai Menpar Paling Gagal Sepanjang Sejarah

Jurnalis: Fauzan Abrori

Kabar Baru, Jakarta – Kinerja Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mendadak menjadi sorotan hangat netizen di media sosial pada awal Agustus 2026.

Publik mempertanyakan sejauh mana gebrakan konkret serta arah perubahan sektor pariwisata nasional selama hampir dua tahun kepemimpinannya di Kabinet Merah Putih.

Kritik publik menyasar berbagai hal, mulai dari program kerja kementerian yang dinilai minim terobosan, kontroversi foto produk asal Malaysia, hingga penguasaan materi saat berhadapan dengan parlemen.

“Hampir dua tahun menjabat tapi belum kelihatan gebrakan besarnya untuk pariwisata kita. Pas rapat sama DPR kemarin juga kelihatan kurang menguasai masalah di lapangan,” tulis salah satu netizen di platform X dan dikutip Jurnalis Kabarbaru di Jakarta, Senin (03/08/2026).

Di sisi lain, publik juga menyoroti nilai kekayaan fantastis sang menteri yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Angka aset sebesar Rp6,38 triliun menobatkan Widiyanti sebagai salah satu pejabat terkaya di jajaran kabinet saat ini.

Besarnya nilai aset tersebut memicu reaksi kritis dari warganet yang membandingkan kekayaan pribadi dengan efektivitas kinerjanya sebagai pejabat publik.

“Harta triliunan harusnya sebanding dengan kinerjanya sebagai menteri. Kita butuh kebijakan nyata yang bikin destinasi wisata lokal makin maju, bukan cuma pajangan angka di LHKPN,” kritik netizen lainnya di kolom komentar.

Pengamat kebijakan menilai sektor pariwisata Indonesia memerlukan kepemimpinan transformatif (transformational leadership) yang adaptif.

Tantangan besar seperti pemerataan infrastruktur destinasi, penguatan promosi internasional, hingga dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal menuntut arah kebijakan yang inovatif dan terukur.

Gelombang kritik di ruang digital ini sebenarnya memberi momentum bagi Kementerian Pariwisata untuk membeberkan data capaian secara transparan.

Pemerintah memiliki ruang terbuka untuk menjawab keraguan publik melalui data pertumbuhan wisatawan, perkembangan ekonomi kreatif, serta bukti perbaikan kualitas destinasi nasional.