KPK Didesak Periksa Bupati Pamekasan Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan 

Jurnalis: Hanum Aprilia

Kabar Baru, Madura – Ketua Forum Pemuda Peduli Pendidikan Nusantara (FP3N), Firman Maulana, angkat bicara terkait dugaan adanya proyek pembangunan di Kabupaten Pamekasan yang terindikasi mengarah pada kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Menurut Firman, sudah waktunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Pamekasan, Madura untuk melakukan penyidikan atas dugaan kasus tersebut. Karena dugaan dan bukti-buktinya sudah jelas ada kepentingan pribadi dan keluarga.

Firman menjelaskan bahwa sejumlah proyek infrastruktur yang diduga tidak berpihak pada kepentingan publik secara luas, melainkan diarahkan untuk mengakomodir kebutuhan kelompok tertentu, termasuk pejabat daerah.
‎
‎“Saya melihat ada indikasi kuat bahwa beberapa proyek ini tidak murni untuk kepentingan masyarakat umum. Ini rawan penyalahgunaan wewenang,” ujar Firman kepada Jurnalis Kabarbaru di Pamekasan, Madura, Jumat (03/10/2025).

Salah satu proyek yang disoroti adalah proyek pemeliharaan berkala jembatan di sisi selatan, yang disebut-sebut mengarah langsung ke kediaman pribadi Bupati Pamekasan, Kholilurrahman.

Proyek tersebut bernama Pemeliharaan Berkala Jembatan Panempan, dengan nomor kontrak 622/3.20/0042.1/4.32.303/SPK 2025 dan nilai anggaran sebesar Rp165 juta.
‎
‎Proyek ini dikerjakan oleh CV Menara Life, dengan kontrak yang ditandatangani pada 7 Juli 2025.
‎
‎“Kalau proyek infrastruktur diarahkan ke rumah pribadi pejabat, tentu ini menimbulkan tanda tanya besar. Apa memang skala prioritas pembangunan seperti ini? Tidak ada yang harus ‘dituankan’ dalam pembangunan daerah,” tegas Firman.
‎
‎Selain proyek jembatan, Firman juga menyoroti dua proyek pavingisasi yang diduga kuat diarahkan ke lokasi-lokasi yang memiliki keterkaitan pribadi dengan Bupati Kholilurrahman.
‎
‎Pertama, proyek pavingisasi di Kelurahan Patemon yang disebut-sebut menuju ke rumah istri muda bupati berinisial TNK. Proyek ini tercatat sebagai PBL Kawasan Peningkatan Kualitas Permukiman RT 03/RW 01 dengan anggaran senilai Rp80 juta.
‎
‎“Saya pikir ini sudah sangat jelas mengarah pada kepentingan kelompok tertentu. Ini harus dikritisi karena menyangkut penggunaan dana publik,” kata Firman.
‎
‎Kedua, adalah proyek pavingisasi di lingkungan Pondok Pesantren Matsaratul Huda Panempan, sebuah lembaga pendidikan yang diasuh langsung oleh Bupati Kholilurrahman.
‎
‎Proyek ini merupakan proyek pengadaan langsung (PL) dengan nilai pagu sebesar Rp200 juta dan dikerjakan oleh CV Kharisma Indah Konstruksi.
‎
‎Menurut Firman, keberadaan proyek-proyek semacam ini menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran daerah.

‎
‎Firman mendesak Bupati Pamekasan agar menjalankan program pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjauhkan kepentingan pribadi dalam pelaksanaannya.
‎
‎‎“Pemerintah daerah seharusnya fokus pada kepentingan publik. Masyarakat berharap pembangunan yang dilakukan benar-benar adil, transparan, dan bisa dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan, bukan hanya segelintir orang,” pungkasnya.