2 Pekan Gas Elpiji 3 Kg Langka di Badung Bali, Warga dan Pedagang Kelimpungan

Jurnalis: Fahrur Rozi

Kabar Baru, Badung – Kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram kembali terjadi di Kabupaten Badung, Bali, sejak Mei 2025.  Hingga awal Juni, sejumlah warung dan pengecer mengaku belum mendapat pasokan selama hampir dua pekan terakhir.

Kondisi ini disebut mengulang kejadian serupa pada Februari lalu, yang juga diwarnai kesulitan pasokan dan lonjakan harga di tingkat pengecer.

Zainal, pedagang ayam potong di kawasan Kelan, mengungkapkan bahwa masyarakat harus mengantre di beberapa titik untuk mendapatkan gas melon, termasuk di Kampial, Nusa Dua.

“Sudah dua minggu lebih banyak masyarakat yang mengantre LPG di beberapa daerah seperti Kampial Nusa Dua, tapi harganya melonjak kisaran Rp22 ribu. Kalau mau harga Rp18 ribu harus antre ke Pertamina (SPBU), itu pun antre lama dan dijatah satu tabung. Tidak sama sekali bisa mengurangi beban,” ujarnya saat ditemui wartawan kabarbaru.co, Sabtu (8/7) siang.

Hal senada disampaikan Ady, pemilik toko kelontong di kawasan Mataram, Kuta. Ia mengaku sudah dua minggu tidak menerima pasokan.

“Dari dua minggu lalu, jalur pasokan yang biasanya melayani ke toko sudah tidak ada. Banyak warga yang balik dari toko karena tak ada gas sama sekali,” jelasnya.

Keluhan serupa juga disampaikan Kadek, pemilik warung makan di Legian. Ia harus mencari alternatif dengan membawa tabung kosong ke luar wilayah.

“Saya sampai ke Dalung menjemput satu atau dua LPG ke sana untuk ditukar agar warung saya tetap jalan. Setiap dua hari atau tiga hari, setelah LPG kami habis, saya selalu bepergian ke Dalung. Ada salah satu pengecer di sana yang menyediakan dengan harga Rp35 ribu, tapi tetap saya tukar karena saya membutuhkan,” ungkapnya.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang di tingkat kabupaten maupun provinsi mengenai penyebab kelangkaan dan langkah penanganan yang serius dalam kelangkaan tersebut

Menanggapi situasi tersebut, I Made Pande, tokoh muda dari Nusa Dua, meminta pemerintah daerah dan provinsi agar segera mengambil langkah konkret.

“Bupati dan Gubernur harus bekerja sama dalam menghadapi permasalahan ini. Turun dan selesaikan keluhan masyarakat, jangan hanya janji saat pemilu. Kalau benar rakyatnya melarat, bantu mereka dengan solusi nyata,” ujarnya.

Menurut Pande kemungkinan bisa terjadi adanya praktik curang dalam distribusi gas subsidi.

“Kalau pun ada mafia LPG yang bermain-main dengan masyarakat, berantas sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai ada stigma buruk soal kepemimpinan yang apatis,” tambahnya.