Warga Blawirejo Tuntut Transparansi Dana Desa

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Lamongan —Ratusan warga Desa Blawirejo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, menggelar aksi damai di depan kantor desa, Senin, 26 Januari 2026. Mereka menuntut keterbukaan penggunaan dana desa dan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dinilai tak pernah disampaikan secara jelas oleh pemerintah desa.

Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan transparansi, kritik terhadap dugaan praktik korupsi, serta sorotan atas indikasi nepotisme dalam pemerintahan desa. Sejumlah perwakilan warga menyampaikan orasi yang menekankan minimnya laporan pertanggungjawaban anggaran desa.

Situasi sempat memanas ketika aparat desa tidak memberikan respons atas tuntutan warga. Massa kemudian bergerak menuju rumah Kepala Desa Blawirejo, Ali Rohman. Namun, rumah tersebut dalam kondisi tertutup dan tidak ada keterangan resmi yang disampaikan.

Iklan Google Ads

Jasa Penerbitan Buku Resmi

Terbitkan buku ajar SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi dengan ISBN resmi, proses cepat dan profesional.

alfapresspustaka.com

Sejumlah warga menyuarakan kekecewaannya. Kusman mengatakan, “Kami ingin dana desa digunakan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan tertentu. Transparansi adalah hak kami.”

Galang menambahkan, “RAB dan laporan keuangan harus dipublikasikan. Ini soal akuntabilitas.”

Camat Kedungpring, Sutaji, S.Kep.Ns., M.AP, hadir di lokasi untuk meredam ketegangan. Ia berjanji akan memfasilitasi aspirasi warga. “Kami akan memfasilitasi tuntutan warga. Semua pihak harus bersikap terbuka agar persoalan ini dapat diselesaikan secara musyawarah,” ujarnya.

Kepala Desa Ali Rohman, S.Pd, bersama sejumlah aparat desa lainnya tidak hadir dalam aksi tersebut dan tidak memberikan tanggapan. Ketidakhadiran itu membuat upaya mediasi langsung antara warga dan pemerintah desa tidak dapat dilakukan.

Aksi damai ini menegaskan tuntutan warga atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Warga mendesak pemerintah desa segera membuka RAB serta laporan realisasi anggaran guna menjaga kepercayaan publik. Saat ini, proses hukum terkait persoalan tersebut disebut telah berjalan, termasuk tahap pemanggilan saksi pelapor.