Target APBD Surabaya 2025 Diprediksi Meleset, Proyek Infrastruktur Terancam Terhenti, DPRD Minta Pemkot Inovatif

Jurnalis: Masudi

Kabarbaru, Surabaya – Tekanan berat tengah menyelimuti struktur keuangan Pemerintah Kota Surabaya di tahun anggaran 2025. Target pendapatan sebesar Rp 12,3 triliun yang sebelumnya dipatok, diprediksi tak tercapai dan hanya mampu menyentuh angka Rp 11,6 triliun.

Koreksi ini disampaikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya dalam proses pembahasan bersama Tim Anggaran Pemkot. Jika tak segera dilakukan langkah inovatif, kekurangan sekitar Rp 700 miliar tersebut akan memaksa adanya rasionalisasi anggaran di perubahan APBD mendatang.

Anggota Banggar dari Fraksi PKS, Aning Rahmawati, mengingatkan bahwa kondisi ini bukan kali pertama terjadi. Tahun lalu, rasionalisasi serupa sempat dilakukan hingga Rp 1,3 triliun. Menurutnya, kegagalan dalam mencapai pendapatan yang telah ditargetkan mencerminkan lemahnya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi oleh perangkat daerah penghasil.

“Setiap tahun pendapatan memang naik, tapi itu lebih karena efisiensi dan pencegahan kebocoran. Bukan dari penguatan kinerja dinas penghasil. Ini rawan jika terus-menerus dibiarkan,” tegas Aning, Senin (28/7/2025).

Per Juni 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 4,91 triliun—naik tipis dari capaian tahun lalu di periode yang sama. Namun angka tersebut masih jauh dari target tahunan. Sementara di sisi lain, belanja wajib di luar sektor infrastruktur sudah menghabiskan Rp 10,58 triliun.

Aning menyoroti kekhawatiran yang lebih besar: terhambatnya pembangunan infrastruktur penting, termasuk proyek pengendalian banjir dan pengembangan transportasi publik.

“Kalau tak ada terobosan pendapatan dalam enam bulan ke depan, proyek yang menyentuh langsung kebutuhan warga bisa terancam tidak terlaksana,” katanya.

Ia juga menyebut terdapat alokasi Rp 181 miliar pada pos belanja modal yang dibutuhkan untuk keberlanjutan pembangunan, namun kini masuk daftar yang harus dirasionalisasi dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025.

Rasionalisasi ini, kata Aning, tak hanya soal angka. Tapi menyangkut kepentingan publik, terutama warga yang rentan terdampak banjir dan membutuhkan akses transportasi yang layak.

“Surabaya butuh keberanian fiskal, bukan hanya efisiensi. Tanpa inovasi, kita hanya akan mengulang kesalahan yang sama,” pungkasnya.