Tambang Ilegal Bangka Belitung Simpan Monasit Rp128 T

Jurnalis: Febrianti A. Husain

Kabar Baru, Jakarta- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap temuan besar mineral tanah jarang jenis monasit di wilayah pertambangan ilegal yang telah disita negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nilai ekonominya diperkirakan mencapai Rp128 triliun.

Dalam keterangan resmi tim media Presiden di Jakarta, Senin (6/10), disebutkan bahwa lokasi tersebut sebelumnya dikelola secara ilegal oleh enam perusahaan tambang dengan fasilitas smelter yang kini telah disita dan diserahkan pengelolaannya kepada PT Timah Tbk.

“Tanah jarang yang belum diurai mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Tanah jarang itu mengandung monasit, dan satu ton monasit bisa bernilai hingga 200.000 dolar AS,” ujar Presiden Prabowo saat meninjau lokasi tambang di Bangka Belitung, dikutip dari Antara.

Dengan asumsi kurs Rp16.603 per dolar AS, harga monasit setara Rp3,32 miliar per ton. Berdasarkan hasil penghitungan awal, kandungan monasit di kawasan tersebut diperkirakan mencapai 40.000 ton, sehingga potensi nilai ekonominya mencapai 8 miliar dolar AS atau sekitar Rp128 triliun.

Presiden juga menyinggung potensi kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal tersebut yang mencapai Rp300 triliun, termasuk dari hasil penjualan mineral berharga yang tidak tercatat secara resmi.

“Kita bisa bayangkan, kerugian negara dari enam perusahaan ini saja mencapai potensi Rp300 triliun,” tegasnya.

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, TNI, Bea Cukai, dan Bakamla yang telah berperan aktif dalam membongkar praktik tambang ilegal di Bangka Belitung.

“Ini bukti bahwa pemerintah serius. Kita bertekad membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, dan semua yang melanggar hukum,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kekayaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat.

“Prestasi yang membanggakan, tolong diteruskan. Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita,” kata Presiden menutup pernyataannya.

Temuan besar ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola sumber daya mineral strategis nasional sekaligus menekan praktik penambangan ilegal yang merugikan negara. (KabarBaru Gtlo)