Tak Patuhi Putusan MK, Aktivis Desak BP2MI Copot Komjen Dwiyono dari Jabatan Sekjen

Jurnalis: Listiani Safitri

Kabar Baru, Jakarta – Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI) kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan kantor Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Jakarta.

Massa aksi mendesak Presiden dan Kepala BP2MI segera mencopot Sekretaris Utama BP2MI, Komjen Dwiyono.

Para aktivis menilai Komjen Dwiyono tidak mematuhi putusan hukum dan diduga melakukan manuver struktural tanpa dasar regulasi yang sah. Aksi Jilid II ini menunjukkan eskalasi protes yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Para demonstran memasang berbagai poster berisi tuntutan, di antaranya bertuliskan Save BP2MI dan Revolusi BP2MI. Sebagai bentuk penolakan terhadap dugaan penyimpangan kewenangan, massa juga membakar ban.

Abai Aturan, Ancam Perlindungan PMI

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Bung Faris, menegaskan bahwa BP2MI memikul mandat besar untuk melindungi pekerja migran.

Lembaga negara ini, kata dia, tidak boleh dipimpin oleh pejabat yang mengabaikan aturan hukum.

“Tindakan Komjen Dwiyono justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada tata kelola migrasi nasional,” ujarnya melalui megafon di tengah aksi.

Bung Faris menyatakan HAMI tidak akan tinggal diam selama mereka menemukan dugaan pelanggaran administrasi dan penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merusak integritas lembaga negara.

Massa menilai persoalan ini bukan sekadar konflik birokrasi, melainkan menyangkut kepatuhan pejabat publik terhadap putusan hukum yang mengikat.

Desak Pencopotan untuk Jaga Stabilitas

Massa HAMI mendorong Kepala BP2MI segera mengevaluasi dan mencopot Komjen Dwiyono.

Mereka melihat pencopotan Sekjen merupakan tindakan paling minimal untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan stabilitas lembaga.

Aksi hari ini berlangsung kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian. HAMI menyatakan mereka siap menggelar demonstrasi lanjutan dalam skala lebih besar jika tuntutan pencopotan tersebut tidak direspons oleh Kepala BP2MI maupun pemerintah.