Sentil BNPB! Purbaya dan KSAD Kompak Ungkap Anggaran Rp1,5 T Cuma Habis buat Makan

Jurnalis: Abdul Hamid

Kabar Baru, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar segera mengoptimalkan sisa anggaran pemulihan pascabencana.

Hingga akhir tahun anggaran 2025, masih tersedia Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp1,51 triliun untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana bersama DPR, Purbaya menegaskan pentingnya percepatan penyaluran dana tersebut.

Iklan Google Ads

Cek Plagiarisme Turnitin No Repository

Layanan cek Turnitin aman tanpa masuk repository, cepat, akurat, dan terpercaya.

cekplagiarismeturnitin.com

Ia memilih mekanisme satu pintu melalui BNPB guna memudahkan proses verifikasi dan pertanggungjawaban kepada pihak Istana.

“Saya tahu penyaluran hanya melalui satu pintu lewat BNPB. Kalau terlalu banyak jalur, kami justru sulit melakukan verifikasi. Jadi, mohon dana Rp1,51 triliun ini segera dipercepat penyerapannya,” ujar Purbaya.

Sentilan KSAD Maruli Simanjuntak

Namun, arahan Menkeu tersebut memicu respons menarik dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak.

Maruli mengungkapkan fakta di lapangan bahwa peran BNPB selama ini masih sangat terbatas pada aspek logistik tertentu saja.

Menurutnya, TNI seringkali harus bergerak secara swadaya dalam pengadaan barang dan pengiriman personel.

“BNPB sejauh ini hanya mendukung urusan konsumsi (makan) saja, Pak. Untuk pengadaan barang hingga biaya pengiriman, semuanya tidak ada,” ungkap Maruli di hadapan pimpinan rapat.

Dialog Jenaka di Ruang Rapat

Menanggapi keluhan tersebut, Purbaya melontarkan candaan yang memecah suasana formal rapat.

Ia menyebut kemungkinan pihak TNI belum mengajukan permintaan secara resmi sehingga anggaran tersebut belum cair.

“Bapak mungkin tidak meminta kali,” seloroh Purbaya yang langsung disambut jawaban tegas dari Maruli.

Maruli mengaku sudah berupaya meminta dukungan anggaran ke berbagai pihak, namun hasilnya masih nihil.

Rapat koordinasi ini menjadi krusial mengingat tahun anggaran 2025 segera berakhir.

Pemerintah berharap sisa dana triliunan rupiah tersebut benar-benar sampai ke masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera sebelum pergantian tahun.