Senator ARK Soroti Lesunya Ekonomi Papua Barat Daya: Perlu Solusi Alternatif, Bukan Sekadar Desakan Pajak

Jurnalis: Zuhri

Kabar Baru, Sorong  – Senator DPD RI asal Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya, menanggapi munculnya plang peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penunggakan pajak yang dipasang di sejumlah hotel dan tempat usaha di Kota Sorong akhir Juli lalu.

Ia menilai bahwa tekanan terhadap para pelaku usaha harus disertai dengan pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika ekonomi lokal di Papua.

Menurut Agustinus, keterlambatan pembayaran pajak oleh pelaku usaha bukan semata karena kelalaian, melainkan karena lesunya aktivitas ekonomi, yang sangat bergantung pada realisasi belanja pemerintah daerah (APBD).

“Jika kegiatan belanja Pemda lambat, selama itu pula perputaran uang di masyarakat juga ikut terhambat,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa mayoritas pelaku usaha seperti petani, peternak, pengrajin batu, UMKM, hingga hotel-hotel dan event organizer, menggantungkan penghasilan mereka pada kegiatan belanja pemerintah.

Termasuk dana desa yang padat karya juga memberi efek langsung terhadap belanja masyarakat di kampung-kampung.

Karena itu, Agustinus mendorong agar Pemda dan pemerintah pusat memikirkan strategi alternatif untuk menggerakkan ekonomi.

Salah satunya dengan menghadirkan event-event nasional yang masif di daerah serta membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap program pembangunan.

“Kita butuh simbiosis mutualisme, agar masyarakat tidak sekadar jadi penonton tapi juga pelaku aktif ekonomi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa langkah KPK juga bisa dilihat sebagai bentuk dorongan agar dunia usaha di Papua lebih mandiri dan kreatif.

Namun ia menegaskan bahwa hingga saat ini Papua Barat Daya belum memiliki trigger industri yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

“Sektor pariwisata perlu digenjot agar terjadi arus mobilitas masyarakat antardaerah. Dengan begitu, akan ada perputaran uang yang nyata melalui turisme,” tambahnya.

Namun hambatan besar masih ada, yaitu mahalnya biaya transportasi ke Papua.

“Masyarakat Indonesia lebih memilih ke luar negeri seperti Malaysia atau Singapura, karena biaya lebih murah. Seharusnya pemerintah pusat memberi subsidi atau kebijakan khusus untuk menurunkan harga tiket ke Papua,” tegasnya.

Ia juga menyentil soal investasi di Papua yang belum memberikan efek langsung ke masyarakat bawah.

“Tidak ada trickle down effect, investor membangun kerajaan bisnis sendiri tanpa membangkitkan ekonomi lokal.”

Agustinus mengajak semua pihak untuk bersama-sama merancang strategi jangka panjang bagi kemajuan ekonomi Papua.

“Mari kita terus berpikir bagaimana cara mendorong kemajuan ekonomi daerah. Papua harus tumbuh dari kekuatannya sendiri, dengan dukungan kebijakan nasional yang berpihak,” tutupnya.