Proyek SPAM Sumber Wadon Dituding Tanpa Restu Masyarakat Desa Putukrejo

Jurnalis: Bela Lestari

Kabar Baru, Malang – Rencana pembangunan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sumber Wadon di Desa Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, memantik protes keras dari warga setempat. Mereka menuding proyek yang digarap Perumda Tirta Kanjuruhan itu dilakukan tanpa sosialisasi dan tanpa persetujuan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sumber air di kawasan tersebut.

Sejak akhir pekan lalu, sejumlah warga berjaga di sekitar area mata air untuk mencegah masuknya alat berat maupun tim survei. Aksi ini sebagai bentuk peringatan agar pihak Perumda tidak melangkah sembarangan sebelum ada kejelasan soal izin, analisis dampak lingkungan, serta dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat sekitar.

“Kami menjaga sumber air ini bukan untuk melawan pembangunan, tapi agar kehidupan kami tidak dirampas,” ujar Nur Baron, tokoh warga Putukrejo, Senin (6/10/2025).

Menurut Nur Baron, proyek SPAM Sumber Wadon berpotensi mengancam Sumber Sirah, mata air alami yang selama ini menjadi urat nadi pertanian dan kebutuhan air bersih ratusan keluarga di Putukrejo. Ia menilai, tanpa kajian debit air yang matang, proyek tersebut bisa menyebabkan kekeringan di wilayah hilir.

“Air di sini tidak hanya untuk warga desa ini, tapi juga mengalir ke sawah-sawah desa lain. Kalau sumbernya disedot besar-besaran, bisa kering semuanya,” ungkapnya.

Kekhawatiran warga semakin dalam karena pemerintah desa dinilai tidak mengambil posisi jelas. Beberapa kali permintaan dialog tak direspons, bahkan warga merasa diabaikan dalam pengambilan keputusan.

“Kami tidak tahu apakah desa sudah memberi izin atau belum. Yang kami tahu, proyek ini jalan diam-diam tanpa pemberitahuan,” lanjut Nur Baron.

Sementara itu, Ketua BPSAB Sumber Sirah, Abdur Rosyid, mengonfirmasi belum pernah ada pertemuan resmi antara pihak Perumda Tirta Kanjuruhan dengan pengelola air di tingkat desa. Padahal, menurutnya, BPSAB dan Hipam Sumber Sirah telah menjaga dan mengelola sumber air tersebut secara swadaya selama puluhan tahun.

“Kami yang menjaga sumber air ini sejak dulu, jadi wajar jika kami menuntut keterbukaan sebelum proyek dimulai,” katanya.

Rosyid menuturkan, di kawasan sumber air itu bahkan masih berdiri bangunan lama peninggalan PDAM sejak tahun 1980-an yang kini terbengkalai. Saat itu, fasilitas tersebut ditinggalkan karena debit air tidak mencukupi kebutuhan operasional.

“Kalau dulu saja airnya tidak mencukupi, bagaimana sekarang ketika kebutuhan masyarakat semakin besar? Ini harus dikaji serius, jangan asal bangun,” tambahnya.

Kini, warga Putukrejo bersatu dalam satu tuntutan yakni transparansi dan pelibatan masyarakat. Mereka meminta Perumda Tirta Kanjuruhan membuka dokumen AMDAL, menjelaskan rencana pengelolaan air secara terbuka, dan melibatkan warga dalam setiap proses.

“Kami ingin pembangunan yang adil. Bukan yang menyingkirkan suara rakyat demi proyek yang tak jelas manfaatnya,” tutup Nur Baron.