PPP Harus Berbenah: Menakar Ulang Kekuatan Politik Lokal

Editor: Khansa Nadira

Kabar Baru, Opini – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali muncul ke permukaan.

Hal ini sempat disinggung langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Hari Ulang Tahun Partai Golkar yang Ke-61 tahun. Sehingga mengundan reaksi dari sejumlah pihak, baik yang pro maupun pihak yang kontra.

Secara garis besar alasan dari kedua belah pihak bagi yang pro dari wacana ini yakni karena mekanisme ini dianggap lebih efisien dan mengurangi biaya politik yang kerap membebani calon kepala daerah.

Akan tetapi bagi pihak yang kontra, kekhawatiran itu muncul bahwa proses ini akan mengurangi keterlibatan rakyat secara langsung dan membuka ruang yang lebih besar akan adanya politik transaksional.

Dari pada itu semua, tulisan ini tidak akan mengulas panjang lebar soal bagaimana mekanisme seharusnya pemilihan kepala daerah dilaksanakan dewasa ini.

Melainkan pikiran penulis tertuju pada posisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jika ada perubahan seperti yang dimaksudkan di atas.

Partai berlambang Kakbah yang memiliki basis pondok pesantren dan baisis massa yang kuat di akar rumput tentu diharapkan dapat mengambil bagian jauh lebih maksimal.

Basis Kultural PPP di DPRD

PPP yang sejak orde baru hingga reformasi sudah sangay cukup memiliki pengalaman yang kuat perihal perubahan sistem politik di Indonesia. Terlebih lagi partai ini masih memiliki anggota DPRD yang terbesar di seluruh Indonesia.

Partai hasil fusi ini, meski tidak sebesar partai-partai utama, memiliki jaringan politik yang stabil di tingkat DPRD, terutama di daerah dengan basis sosial-keagamaan yang kuat.

Dengan adanya wacana mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD, kekuatan kursi dan kualitas hubungan antar elite lokal menjadi jauh lebih menentukan.

Pada posisi ini, distribusi kader PPP dalam semua lin dapat memanfaatkan jaringan pesantren, tokoh agama, dan organisasi keagamaan yang selama ini memiliki kedekatan dengan kader PPP untuk memperkuat posisi tawarnya dalam melakukan negosiasi politik di DPRD.

Selain itu, PPP juga memiliki kesempatan yang sama untuk segera menyiapkan figur-figur yang kompeten lewat proses perkaderan berjenjang serta konsolidasi organisasi yang maksimal.

Dengan demikian, jika PPP dapat menyiapkan figur yang memiliki akseptabilitas tinggi maka tidak menutup kemungkinan PPP akan memiliki calon kepala daerah yang kuat.

Apalagi model pilkada melalui DPRDini , biaya politik relatif lebih rendah dan prosesnya lebih terstruktur.

Karena mekanisme pemilihan yang lebih tertutup memungkinkan partai untuk betul-betul menyeleksi kader berbasis kompetensi, bukan sekadar daya magnet elektoral.

Tantangan Integritas dan Persepsi Publik

Sejauh ini PPP dikenal sebagai partai yang fleksibel dalam berkoalisi, dan pilkada lewat DPRD membuat koalisi politik lebih mudah dikelola.

Koalisi tidak perlu dibangun dalam skala luas dengan menggaet massa, tetapi cukup dengan kesepakatan antar fraksi.

Pada situasi ini, PPP bisa memainkan peran sebagai kingmaker di daerah dimana perolehan kursinya menjadi kunci pembentukan mayoritas.

Ketika fraksi-fraksi besar membutuhkan tambahan kursi kecil untuk mengamankan suara, PPP menjadi mitra koalisi yang strategis dan diperhitungkan.

Meski memiliki peluang besar, PPP tidak boleh mengabaikan tantangan krusial soal persepsi publik mengenai politik elitis dan potensi politik transaksional yang akan ditengerai akan muncul bak jamur di musim penghujan.

Sebagai partai yang membawa identitas moral keagamaan, partai ini harus menunjukkan bahwa dukungannya terhadap calon kepala daerah bukan semata soal lobi tertutup, tetapi benar-benar untuk memilih pemimpin yang bersih dan berkomitmen.

Artinya jika pilkada kembali dilakukan lewat DPRD, PPP berpeluang memperkuat posisinya melalui konsolidasi fraksi, efisiensi biaya politik, dan kemampuan membangun koalisi strategis.

*Penulis adalah Kosim Rahman, Kader Muda PPP Jawa Timur.