Polri Harus Usut Tuntas Dugaan Keterlibatan Budi Arie di Kasus Judi Online

Jurnalis: Listiani Safitri

Kabar Baru, Jakarta – Pengamat mendorong Polri agar segera mengusut dugaan keterlibatan Budi Arie Setiadi dalam kasus judi online (judol) saat ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Desakan ini muncul karena pengamat menilai Ketua Umum Projo tersebut tidak lagi memiliki kekuatan atau afiliasi politik signifikan yang dapat melindunginya dari proses hukum

Pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, berpendapat bahwa penolakan Budi Arie untuk bergabung dengan Partai Gerindra maupun Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengindikasikan bahwa mantan menteri itu tidak memiliki pengaruh politik yang besar.

Status Manusia Bebas Mempermudah Penyelidikan

Wildan Hakim menekankan, penegak hukum harus memanfaatkan status Budi Arie sebagai manusia bebas yang tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun.

“Dengan statusnya sebagai manusia bebas tanpa berafiliasi ke partai politik manapun, penegak hukum sebenarnya bisa segera meminta keterangan kepada Budi Arie seputar dugaan keterlibatannya dalam judi online,” ujar Wildan.

Menurut Wildan, pemeriksaan terhadap Budi Arie sangat penting. Langkah ini bertujuan untuk menjawab rasa penasaran dan spekulasi publik yang telah lama berkembang terkait kasus judol tersebut.

Budi Arie Mengaku Korban Political Game

Selama ini, dalam berbagai wawancara dengan media massa, Budi Arie Setiadi selalu membantah keterlibatannya. Ia sering mengaku menjadi korban political game dan menyatakan orang lain menudingnya sebagai gembong judi online.

“Selama ini, dalam wawancara dengan media massa, Budi Arie mengaku menjadi korban political game. Ia menyebut dirinya diframing sebagai gembong judi online,” tandas Wildan.