Polda NTB Dinilai Lamban, Konsorsium Aktivis Laporkan Kasus Lingkungan ke KEJATI

Jurnalis: Muh Arif

Kabar Baru/NTB – Merasa kecewa dengan lambatnya penanganan kasus perusakan lingkungan di wilayah pesisir Pangsing, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Konsorsium Aktivis Nusa Tenggara Barat (NTB) hari ini secara resmi melimpahkan laporan lengkap kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi NTB. Langkah ini diambil sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap kinerja Polda NTB yang dinilai mandek dalam penegakan hukum.

Fidar Khairul Diaz, Koordinator Umum Konsorsium Aktivis NTB kepada Kabar Baru mengungkapkan kekecewaannya. “Kami sudah berulang kali menyuarakan ini, mulai dari aksi demonstrasi hingga audiensi. Bahkan, hasil inspeksi dari DLHK dan PUPR NTB sudah jelas menunjukkan adanya kerusakan ekosistem mangrove yang masif,” ujarnya. Sabtu, 19/07/2025.

“Namun, sampai saat ini, kami belum melihat langkah tegas dari pihak kepolisian. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membawa kasus ini ke Kejaksaan Tinggi agar ada kejelasan dan percepatan proses hukum.”

Laporan yang dilimpahkan ini mencakup dugaan pelanggaran berat seperti penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan mangrove, perusakan hutan mangrove, serta penimbunan lahan yang diduga menggunakan material dari galian C ilegal. Semua ini merupakan pelanggaran terhadap sejumlah undang-undang, termasuk UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Kami tidak akan berhenti mengawal kasus ini. Lingkungan adalah masa depan kita, dan keadilan harus ditegakkan. Kami berharap Kejaksaan Tinggi NTB dapat segera menindaklanjuti laporan ini dan memproses hukum semua pihak yang terlibat, sehingga ada pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang terjadi,” tegas Fidar.

Konsorsium Aktivis NTB berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini hingga tuntas dan memastikan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.