PMII UIN Madura Kembali Demo Wakil Bupati, Tuding Satgas MBG Pamekasan Tak Berfungsi

Jurnalis: Khotibul Umam

Kabar Baru, Madura – Pengurus PMII UIN Madura kembali menggelar aksi demonstrasi menyoroti kinerja Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menilai Satgas gagal total dalam mengawasi pelaksanaan program yang menyasar siswa.

Aksi yang berlangsung di pusat kota itu menyasar langsung ketua Satgas MBG yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Bupati Pamekasan.

Massa aksi membawa sejumlah tuntutan, di antaranya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG yang dinilai bermasalah.

Ketua Komisariat PMII UIN Madura, Arisandi, mengatakan pengawasan program MBG seharusnya dilakukan secara ketat agar tepat sasaran dan menjamin keamanan konsumsi bagi siswa.

“Jika jatah MBG tidak dimakan oleh anak-anak, maka itu bertentangan dengan tujuan utama program. Sudah jelas bahwa MBG bertujuan menciptakan generasi yang sehat dan produktif,” ujar Arisandi kepada Jurnalis Kabarbaru di Pamekasan, Selasan (17/03/2026).

Menurut dia, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG-mulai dari dugaan keracunan, menu tidak layak konsumsi, hingga kurangnya transparansi-menjadi bukti lemahnya pengawasan Satgas di lapangan.

PMII UIN Madura juga menyoroti persoalan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang wajib dimiliki dapur penyedia makanan sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan.

Mereka menilai Satgas tidak tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar tersebut.

Dari total 117 dapur MBG di Kabupaten Pamekasan, hanya 97 dapur yang dinyatakan memenuhi standar kebersihan dan sanitasi. Kondisi ini dinilai mencerminkan belum optimalnya pengawasan.

“Kalau Satgas tidak serius menjalankan tugasnya, lebih baik mundur. Kalau perlu, kami akan menggelar aksi lanjutan,” tegas Arisandi.

Mahasiswa juga membeberkan sejumlah kasus yang diduga berkaitan dengan program MBG di Pamekasan.

Di antaranya dugaan keracunan siswa di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan pada 9 September 2025, serta kasus serupa yang menimpa siswa SDN Toronan 1 pada 15 Oktober 2025.

Keluhan lain datang dari wali murid di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, yang mengembalikan menu MBG karena dinilai tidak layak pada 26 Februari 2026.

Selain itu, menu rapel dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sewindu Barurambat Kota yang diterima siswa SDN Kowel III pada 23 Februari 2026 juga sempat menuai protes.

Protes serupa juga muncul dari wali murid SDN Bajang 2, Kecamatan Pakong.

Mereka mengeluhkan menu MBG dari dapur SPPG Pratama Pakong Yayasan Fatimah Maju Bersama yang disebut berbau kurang sedap dan diduga tidak layak dikonsumsi pada 24 Februari 2026.

Arisandi menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa untuk memastikan program MBG berjalan dengan baik dan tidak merugikan siswa.

“Apapun risikonya, kami tidak akan mundur. Kami bergerak untuk kepentingan masyarakat dan keselamatan siswa,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Satgas MBG Kabupaten Pamekasan, H. Sukriyanto, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan oleh mahasiswa maupun masyarakat.

“Tim Satgas MBG memastikan bahwa berbagai persoalan tidak akan diabaikan. Silakan sampaikan kepada kami jika ada temuan,” ujarnya.

PMII UIN Madura menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program MBG di Pamekasan hingga ada perbaikan nyata dari pihak terkait.