PERMALA Desak Mabes Polri Ambil Alih Kasus Rekrutmen Honorer Kota Metro dan Evaluasi Kapolda Lampung

Jurnalis: Zulfikar Rasyid

Kabar Baru, Jakarta – Persatuan Mahasiswa Lampung Jakarta (PERMALA) menyatakan sikap keras terkait dugaan praktik korupsi dalam proses rekrutmen tenaga honorer di Kota Metro.

Dugaan tersebut mengarah pada masa jabatan Welly Adiwantra saat menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kota Metro, yang kini menduduki posisi sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Dugaan Malapraktik Birokrasi dan Kekecewaan Publik

PERMALA menilai dugaan korupsi ini sebagai hantaman keras terhadap integritas birokrasi di Lampung. Proses rekrutmen yang seharusnya berbasis meritokrasi dan keadilan diduga telah dicederai oleh praktik kotor yang merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan publik.

Lambannya penanganan kasus oleh aparat penegak hukum di tingkat daerah memicu kecurigaan adanya konflik kepentingan hingga potensi intervensi politik. PERMALA menganggap kondisi ini menunjukkan ketidakseryusan dalam proses penegakan hukum di wilayah Lampung.

Tuntutan Tegas: Mabes Polri Harus Turun Gunung

Menyikapi kebuntuan tersebut, PERMALA mengeluarkan empat poin tuntutan tegas:

• Pengambilalihan Kasus: Mendesak Mabes Polri untuk segera mengambil alih penanganan kasus guna menjamin independensi dan transparansi hukum.

• Audit BPKP: Mendesak BPKP Provinsi Lampung untuk segera merilis hasil audit rekrutmen honorer tersebut dan mengusut keterlibatan pihak yang bertanggung jawab, termasuk Welly Adiwantra.

• Transparansi Hukum: Meminta aparat penegak hukum bertindak cepat dan terbuka dalam menindak siapapun yang terbukti terlibat tanpa pandang bulu.

• Evaluasi Kapolda: Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolda Lampung karena dinilai tidak menunjukkan ketegasan yang memadai dalam menangani kasus ini.

Ancaman Konsolidasi Gerakan Mahasiswa

PERMALA memperingatkan bahwa praktik korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Jika tidak ada langkah konkret dan transparan dari kepolisian, mereka menilai kecurigaan publik akan adanya “kongkalikong” politik akan semakin menguat.

Organisasi mahasiswa ini menegaskan tidak akan tinggal diam dan siap mengonsolidasikan gerakan massa untuk mengawal kasus ini hingga terbongkar secara tuntas.