Peringati Hari Buruh, Karyawan Desak Perubahan Manajemen dan Keadilan Upah di Perusahaan Sawit IKSJ dan IKS Seget

Jurnalis: Zuhri

Kabarbaru, Sorong – Karyawan perusahaan kelapa sawit PT IKSJ dan IKS Seget, Yeskel Blesya, menyampaikan keluhan dan tuntutan keras kepada manajemen perusahaan terkait praktik ketenagakerjaan yang dinilai tidak adil dan bertentangan dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

Dalam pernyataannya, Yeskel meminta agar perusahaan segera merombak struktur manajemen, terutama pimpinan dari tingkat atas hingga asisten lapangan, karena dianggap tidak berpihak kepada karyawan, khususnya pekerja asli Papua.

“Kami minta perusahaan merombak manajemen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 92 Ayat 1, di mana perusahaan wajib membuat struktur dan skala upah dengan memperhatikan masa kerja dan hak-hak karyawan,” ujar Heskel saat ditemui media ini pada kegiatan perayaan Hari Buruh Internasional di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (5/5/25).

Ia menyoroti bahwa hingga saat ini, banyak karyawan, termasuk dirinya, tidak mendapatkan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat Daya tahun 2025, yang telah ditetapkan sebesar Rp145.000 per hari atau setara Rp3.614.000 per bulan untuk sektor perkebunan kelapa sawit.

“Faktanya, gaji yang kami terima masih di bawah UMP. Ini jelas tidak adil dan melanggar hak kami sebagai pekerja,” tambahnya.

Yeskel juga menyesalkan minimnya kesempatan bagi orang asli Papua untuk menempati posisi strategis di perusahaan, seperti mandor, asisten, atau staf administrasi.

Menurutnya, perusahaan lebih banyak merekrut tenaga kerja dari luar Papua dan langsung mengangkat mereka sebagai pekerja kontrak waktu tertentu (PKWT), sementara warga lokal justru kesulitan mendapatkan pekerjaan atau dipinggirkan.

“Kami yang sudah lama tinggal di Papua Barat Daya, baik orang Papua asli maupun non-Papua yang sudah menetap, justru tidak diberi peluang untuk berkembang. Ini sangat mengecewakan,” katanya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak lingkungan akibat ekspansi kebun kelapa sawit yang semakin meluas, merusak hutan dan lahan masyarakat adat tanpa kompensasi yang layak.

Sebagai penutup, Yeskel menyampaikan harapannya kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk segera bertindak tegas terhadap perusahaan.

“Saya minta pemerintah memberikan ultimatum kepada perusahaan agar segera melakukan perbaikan manajemen dan menegakkan keadilan bagi karyawan, terutama pekerja lokal Papua yang selama ini terpinggirkan,” pungkasnya.