Pengamat Politik Soroti Penggunaan Dana Banpol PDIP Sumenep Tak Maksimal

Jurnalis: Rifan Anshory

Kabar Baru, Sumenep — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sumenep tercatat sebagai penerima dana bantuan politik (banpol) terbesar, yakni Rp520.080.000, dari 10 partai yang memiliki kursi di legislatif.

Pengamat politik Universitas Wiraraja Madura, Wilda Rasaili, menekankan pentingnya memaksimalkan penggunaan dana tersebut untuk pendidikan politik, baik bagi kader internal maupun masyarakat.

“Partai politik yang memiliki anggaran besar seharusnya lebih leluasa melakukan pendidikan politik, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan publik,” ujar Wilda, Minggu (2/11).

Idealnya, dana tersebut digunakan untuk membentuk kader militan dan terdidik, menanamkan ideologi partai, serta membina doktrin kepentingan bangsa.

Pendekatan ini, lanjutnya, akan membuat partai memiliki kader berkualitas dan simpatisan yang teredukasi melalui pendidikan politik saat menghadapi kontestasi pemilu.

“Jadi bukan kader yang lahir dari modal atau popularitas, tapi karena integritas, idealitas, kemampuan, dan kompetensi. Begitu juga publik teredukasi akan mampu memilih dengan pengetahuan, bukan fanatisme,” tambahnya.

Wilda menambahkan, pendidikan politik partai terlihat dari dua aspek. Pertama, kegiatan publik, seperti sosialisasi kebangsaan, kunjungan elit partai, pemahaman visi partai, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kedua, penguatan internal partai, meliputi peningkatan kapasitas kader, integritas, dan tata kelola partai yang baik.

“Jadi, kalau di pemilu masih saja ada partai-partai yang pragmatis, partai-partai yang mengedapkan kader-kader populer misalnya, kader finansial, dan lain-lain. Berarti dana banpol itu tidak dialokasikan secara maksimal,” tutup Wilda.

Lebih lanjut, Wilda menilai pemanfaatan dana pendidikan politik, baik internal maupun publik, masih belum optimal.

“Saya belum melihat itu dengan optimal transformasi pendidikan politik pada publik. Kalau dana ini tidak dimanfaatkan secara maksimal, saya tidak menyebut partai menyimpang, tetapi mereka gagal memaksimalkan fungsi dana bantuan politik untuk pendidikan kader dan transformasi pengetahuan politik publik,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Bakesbangpol Sumenep, Achmad Dzulkarnain, mendorong partai untuk memaksimalkan penggunaan dana bantuan politik sesuai PP Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 5.

“Kami berpesan agar dana ini digunakan sebagaimana mestinya, 30% untuk kesekretariatan dan 70% untuk pendidikan politik,” tegasnya.