Pengamat Politik Soroti Gerindra Sumenep Tanpa Kantor: Tak Ideal bagi Partai Penguasa

16/01/2026 - 11:29
|
Subscribe

Bendera Partai Gerindra (Foto: Gerindra).

Kabar Baru, Sumenep — Pengamat politik dari Universitas Wiraraja Madura, Wilda Rasaili, menyoroti ketiadaan kantor representatif Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Sumenep.

Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan, mengingat Gerindra merupakan partai besar sekaligus penguasa di tingkat pusat, sebagai pengusung Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Wilda, keberadaan kantor partai merupakan keniscayaan bagi sebuah organisasi publik, meskipun di tengah perkembangan era digital.

“Keberadaan kantor itu kan keniscayaan untuk sebuah lembaga walaupun sekarang era digital. Apalagi partai politik sebagai organisasi publik yang keberadaannya perlu diperjelas untuk kemudahan akses antara partai dengan konstituen,” ujarnya, Jumat (16/1).

Ia menegaskan, kantor partai memiliki fungsi strategis sebagai penanda keaktifan organisasi, sekaligus ruang temu antara pengurus, kader, dan masyarakat.

“Adanya kantor itu menandakan partai aktif, memudahkan akses, ruang temu. Minimal tempat bertemu antar pengurus, anggota. Karena ini sebagai partai besar, partai penguasa. Sehingga penting untuk memiliki kantor,” kata Wilda.

Wilda juga menanggapi kondisi Gerindra Sumenep yang saat ini menggunakan markas alternatif di lingkungan pesantren di Desa Karang Cempaka.

Menurutnya, meskipun keberadaan ruang alternatif tersebut dapat dimaklumi secara sementara, namun tidak ideal untuk jangka panjang.

“Kantor partai idealnya berada di kawasan perkotaan agar mudah dijangkau publik. Kalau hanya di desa, tentu akses masyarakat menjadi terbatas,” tegasnya.

Ia kembali menekankan bahwa ketiadaan kantor representatif bagi partai sekelas Gerindra patut disayangkan.

“Kantor itu keniscayaan. Jadi sangat disayangkan. Tidak ideal untuk partai presiden,” ujarnya.

Sorotan soal ketiadaan kantor DPC Gerindra Sumenep sebelumnya juga mengemuka dalam aksi Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS), Selasa (13/1).

Dalam demonstrasi penolakan Pilkada melalui DPRD, unjuk rasa AMS digelar di Kantor Fraksi Gerindra DPRD Sumenep karena kantor DPC tidak dapat ditemui.

“Aksi kita ke kantor DPC Gerindra. Tapi dialihkan ke kantor dewan. Ini membuktikan bahwa Gerindra tidak serius membersamai rakyat. Ini peringatan buat Gerindra. Partainya presiden soalnya,” ujar Koordinator aksi AMS, Tijanuzaman.

Kekecewaan serupa disampaikan Abd. Halim, yang menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan posisi Gerindra sebagai partai penguasa di tingkat pusat.

“Gimana ini, padahal, partai penguasa (di pusat). Tapi tidak punya kantor. Memalukan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumenep, Holik, membenarkan bahwa kantor DPC Partai Gerindra saat ini tidak lagi digunakan karena masa sewanya telah berakhir.

“Iya. Sewa menyewanya sudah habis. Kenapa tidak di kota, karena kontraknya habis. Toh domisilinya tetap di Kabupaten Sumenep toh,” tuturnya.

Ia menjelaskan, meskipun tidak lagi menempati kantor sebelumnya, aktivitas dan administrasi partai tetap berjalan dengan memanfaatkan lokasi lain di wilayah Sumenep.

“Saat ini ditarok di Karang Cempaka di Pesantren Nurul Iman. Di situ ada perkantorannya. Kita ngambil satu space,” katanya.

Terkait rencana ke depan, Holik menyatakan pihaknya akan segera mencari kantor baru, meski diakui proses tersebut membutuhkan waktu.

“Secepatnya kita cari. Kan enggak langsung ketemu,” tandasnya.