PB PMII soroti situasi global, serukan penegakan HAM

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Jakarta — Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyoroti dinamika geopolitik global yang dinilai semakin kompleks serta berdampak pada posisi Indonesia dalam percaturan internasional. Organisasi mahasiswa itu juga menegaskan pentingnya sikap kemanusiaan dalam merespons berbagai konflik global.

Ketua OKP PB PMII Muhamthasir menilai kondisi Indonesia saat ini memerlukan perhatian serius dari berbagai elemen bangsa, termasuk organisasi kemahasiswaan.

“Keadaan Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena itu PB PMII perlu mengintegrasikan berbagai problematika bangsa ke dalam agenda gerakan dan analisis organisasi,” kata Muhamthasir.

Menurut dia, hubungan internasional saat ini ditandai oleh meningkatnya tarik-menarik kepentingan antar-kekuatan global. Situasi tersebut membuat banyak kebijakan luar negeri negara-negara di dunia berada dalam tekanan konfigurasi politik global.

Muhamthasir menilai konflik yang terjadi di berbagai kawasan dunia, termasuk Palestina, tidak bisa dilihat hanya dari satu dimensi.

“Konflik global seperti yang terjadi di Palestina tidak hanya persoalan politik, tetapi juga menyangkut dimensi historis, ideologis, dan kemanusiaan. Karena itu pendekatan untuk memahaminya tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kondisi dunia Islam yang hingga kini masih menghadapi fragmentasi politik sehingga sulit membangun konsolidasi kekuatan yang solid dalam merespons konflik internasional.

“Negara-negara dengan identitas Islam memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda. Situasi ini membuat upaya membangun posisi politik bersama dalam geopolitik global tidak selalu mudah,” kata dia.

Muhamthasir menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus tetap berpijak pada kepentingan nasional dan kemandirian bangsa.

“Setiap langkah diplomasi harus berpijak pada kepentingan nasional. Indonesia tidak boleh terseret dalam konfigurasi kepentingan global yang justru melemahkan posisi strategis negara,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penguatan kapasitas internal negara menjadi kunci agar Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat di tingkat internasional.

“Penguatan ekonomi nasional, kedaulatan sumber daya alam, serta perlindungan terhadap kepentingan rakyat harus menjadi agenda utama. Tanpa fondasi domestik yang kuat, posisi Indonesia dalam percaturan global akan rentan,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PB PMII Shofiyulloh Cokro menegaskan bahwa sikap organisasi terhadap berbagai konflik global berangkat dari nilai kemanusiaan.

Ia mengutip kisah burung kecil dalam cerita Nabi Ibrahim yang membawa air dengan paruhnya untuk menyiram api yang membakar Nabi Ibrahim.

“Mungkin apa yang ia lakukan tidak akan memadamkan api itu, tetapi itulah bentuk tanggung jawabnya,” ujar Cokro.

Menurut dia, kisah tersebut menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan keberpihakan pada nilai kemanusiaan.

“Pesan burung kecil itu sederhana: mungkin kita tidak mampu menghentikan seluruh penderitaan, tetapi kita tetap harus menunjukkan sikap dan keberpihakan kita,” katanya.

Ia menilai aksi yang dilakukan PB PMII di depan kedutaan besar merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk menyuarakan kepedulian terhadap kemanusiaan.

“Aksi PB PMII di depan kedutaan mungkin hanya seujung kuku dalam upaya menghapus penjajahan. Tetapi inilah bentuk tanggung jawab moral kami. Kami berdiri di atas nilai iman, Islam, dan ihsan untuk kemanusiaan,” ujarnya.

Cokro menegaskan bahwa konflik di berbagai kawasan dunia harus dilihat sebagai tragedi kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan.

“Apa yang terjadi di Gaza maupun di kawasan lain harus dilihat sebagai tragedi kemanusiaan. Kita tidak boleh diam ketika sesama manusia mengalami penindasan dan penderitaan,” kata dia.

“Pada akhirnya yang kita perjuangkan adalah kemanusiaan dan perdamaian,” ujar Cokro.

Tuntutan PB PMII

Dalam kesempatan tersebut, PB PMII juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah:

1. Menghentikan kerja sama dengan ART (Agreement on Reciprocal Trade).
2. Menolak seluruh aset industrialisasi yang terafiliasi dengan Israel.
3. Memperkuat kedaulatan data nasional.
4. Menghentikan genosida serta memperkuat penegakan hak asasi manusia.
5. Meninjau hubungan bilateral terkait kebijakan tarif ekspor-impor yang berkaitan dengan relasi ekonomi Amerika Serikat dan Israel.
6. Memperkuat kedaulatan sumber daya alam Indonesia.