PB HMI Ingatkan Dampak Geopolitik Rencana Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia

Jurnalis: Fahrur Rozi

Jakarta, Kabarbaru – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyampaikan keprihatinan atas rencana pemerintah Indonesia mengevakuasi sementara 1.000 warga Gaza ke tanah air. Langkah tersebut dinilai perlu dikaji lebih jauh karena berpotensi berdampak pada konfigurasi geopolitik kawasan, khususnya dalam konteks konflik Palestina. Pernyataan ini disampaikan PB HMI pada Senin, 22 April 2025.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hubungan Internasional PB HMI, Rizqie Mustofa, menyebut bahwa kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan global. Ia mengacu pada teori geopolitik klasik yang menempatkan Gaza sebagai wilayah strategis dalam kawasan Mediterranean Rim dan sebagai penyangga utama dunia Arab. Menurutnya, evakuasi tanpa jaminan hak kembali (right of return) berpotensi memperkuat narasi pengosongan wilayah yang menjadi bagian dari strategi kolonialisme modern.

Rizqie menambahkan, evakuasi tanpa diplomasi politik yang jelas berisiko mempercepat perubahan struktur demografis kawasan. Ia menyebutkan bahwa rekayasa demografi sering digunakan sebagai instrumen untuk mengubah eksistensi suatu bangsa dalam sejarah konflik internasional.

PB HMI juga mencermati waktu pengajuan proposal evakuasi, yang bertepatan dengan persiapan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Turkiye dan Timur Tengah. Penolakan atas usulan tersebut oleh pemerintah Turkiye, menurut Rizqie, menunjukkan kewaspadaan negara-negara kawasan terhadap kemungkinan pengosongan Gaza yang dinilai mempercepat agenda kolonialisme pemukim.

Selain aspek politik, PB HMI menyoroti aspek ekonomi dan penganggaran. Rencana evakuasi disebut memerlukan anggaran besar, termasuk untuk pembangunan infrastruktur pendukung di dalam negeri. Rizqie menyarankan agar dana tersebut lebih tepat digunakan untuk membangun kembali infrastruktur penting di Gaza, seperti rumah sakit dan sekolah, yang menurut laporan OCHA-UN pada 2025 telah mengalami kerusakan lebih dari 70 persen akibat agresi militer.

PB HMI juga menegaskan bahwa Indonesia selama ini dikenal konsisten mendukung prinsip anti-kolonialisme dan hak menentukan nasib sendiri. Dalam konteks itu, Rizqie mengingatkan pentingnya menjaga posisi diplomatik Indonesia agar tetap relevan dan tidak tergelincir dalam kebijakan simbolik semata.

Sebagai penutup, PB HMI menyerukan agar pemerintah mengedepankan pendekatan diplomasi substantif yang berfokus pada penghentian okupasi, pemulihan kedaulatan Palestina, dan jaminan atas hak kembali bagi warga Gaza. PB HMI menilai, langkah tersebut lebih mencerminkan komitmen Indonesia terhadap keadilan global dan perjuangan rakyat Palestina.