Lapas Pamekasan Diduga Sediakan Kamar Khusus Wik-wik, Syukron Hamdani Harus Dipecat

Jurnalis: Fahrur Rozi

Kabar Baru, Pamekasan – Lapas Kelas IIA Pamekasan kini viral setelah muncul dugaan praktik penyewaan ruangan khusus yang dijuluki “bilik asmara”. Sejumlah pengakuan menyebutkan bahwa layanan tak resmi ini dijalankan oleh oknum petugas, lengkap dengan tarif yang disebut mencapai ratusan ribu rupiah per jam.

ST, istri dari mantan narapidana, menjadi salah satu yang membagikan pengalamannya. Ia mengaku pernah membayar Rp400 ribu untuk mendapat akses masuk ke sebuah ruangan kecil di area dalam lapas, yang disebut-sebut digunakan untuk kepentingan pribadi antara napi dan keluarganya.

“Kasurnya di lantai dan tipis, lengkap dengan bantal. Saya disuruh bawa sarung sendiri dari rumah,” ujar ST, Rabu (23/7) siang.

Menurut pengakuannya, ruangan itu bukanlah fasilitas resmi, melainkan bekas ruang tak terpakai yang difungsikan ulang oleh oknum petugas. ST menyebut, suaminya lebih dulu berkomunikasi dengan orang dalam sebelum ia diarahkan untuk masuk.

Saat keluar, ia merasa malu karena sejumlah orang diduga melihat aktivitas tersebut. “Saya kecewa, mahal tapi ruangannya tidak layak,” katanya.

Cerita serupa juga datang dari ZA, mantan napi yang membenarkan praktik itu. Ia menyebutkan terdapat dua titik lokasi yang biasa digunakan, dengan kisaran tarif antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per jam. “Ada yang dekat pintu besukan, ada juga yang di dalam. Bahkan, kadang ruangan pejabat pun dipakai,” ujarnya.

ZA juga mengungkap bahwa tidak sedikit napi yang mendapat izin untuk keluar lapas, diduga untuk bertemu keluarga di luar. Dugaan ini makin menguatkan anggapan adanya kelonggaran sistem pengawasan.

Namun, kesaksian yang muncul justru menampilkan gambaran lain: adanya pola diam-diam yang berjalan dengan persetujuan tak tertulis dari sebagian pihak dalam.

Jika benar, praktik semacam ini terjadi maka tantangannya adalah soal etika, bahkan menandai adanya lubang serius dalam sistem pemasyarakatan yang semestinya steril dari transaksi ilegal.