Kritik KNPI Sidayu, Penertiban Truk di Gresik Masih Setengah Hati

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Gresik — Deklarasi kepatuhan jam operasional truk yang digagas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Gresik menuai sorotan. Meski dihadiri langsung oleh Bupati Gresik sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah, kritik tajam muncul terkait efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Ali Sa’id, Bidang Agitasi dan Propaganda DPK KNPI Sidayu, menilai deklarasi ini sejatinya lahir dari keresahan masyarakat yang melihat maraknya truk angkutan barang dan galian C beroperasi tanpa mengenal waktu. “Kita biasa sering mendengar bahwa Siang seharusnya untuk bekerja, malam untuk istirahat. Tetapi kenyataannya, truk beroperasi tanpa henti, (tidak ada istirhatnya) sehingga memicu kerusakan jalan di banyak titik,” ujarnya.

Kerusakan jalan di Gresik, menurut Ali, bukan semata faktor usia infrastruktur atau cuaca. Beban muatan yang melampaui kapasitas jalan dituding mempercepat retaknya aspal, menimbulkan gelombang, hingga berlubang. “Apalagi kondisi tanah dasar di sebagian wilayah Gresik relatif lunak, sehingga tidak mampu menopang tekanan berulang kendaraan berat. Jalan akhirnya rusak sebelum waktunya,” tambahnya.

Meski jajaran kepolisian dan Dinas Perhubungan kerap melakukan penertiban, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pelanggaran. Ali menilai mekanisme pengawasan yang ada belum sepenuhnya efektif. Ia mengutip pemikiran Plato dalam The Republic yang menyatakan bahwa keadilan sejati hanya akan terwujud jika aturan ditegakkan secara konsisten. “Aturan tanpa penegakan hanyalah bayangan keadilan semu. Penertiban tidak cukup diukur dari banyaknya razia, tetapi dari dampak nyata seperti berkurangnya pelanggaran, lancarnya lalu lintas, dan rasa aman masyarakat,” tegasnya.

Ali juga menekankan pentingnya peran warga. Menurutnya, kritik masyarakat bukan bentuk penolakan, melainkan wujud kepedulian agar lalu lintas lebih tertib dan aman. “Partisipasi warga adalah modal sosial. Pemerintah harus merangkulnya agar kebijakan transportasi tidak hanya prosedural, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan positif,” pungkasnya.

Masyarakat kini menunggu, apakah deklarasi jam operasional hanya berhenti pada seremonial belaka atau menjadi awal transformasi nyata dalam tata kelola transportasi di Gresik.