Banjir Sumatra Telan 867 Nyawa, PB PMII Tuntut Pembenahan Total Kemenhut dan BNPB

Jurnalis: Arif Muhammad

Kabar Baru, Jakarta — Ketua Bidang Otonomi Daerah dan Potensi Desa PB PMII, Hendra, menyerukan reformasi terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyusul bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana tersebut menewaskan 867 orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi.

Hendra menilai Kemenhut memiliki tanggung jawab besar atas kerusakan hutan yang memperparah dampak bencana di Sumatra.

“Banjir Sumatera tidak hanya disebabkan curah hujan ekstrem, tangan-tangan manusia ikut berperan dengan banyaknya pembukaan lahan di kawasan tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Banyak pihak berkontribusi terhadap banjir ini. Bagaimana alam tidak rusak dan sampai mengalami banjir bandang yang menelan banyak nyawa, sementara ada sekitar 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik perusahaan yang mengelola total 750.000 hektare lahan. Raja Juli tahu sejak awal bahwa ini berbahaya bagi ekosistem.”

Hendra menegaskan bahwa komitmen Kemenhut dalam menjaga lingkungan sangat lemah.
“Sejauh ini kami tidak melihat komitmen dan keseriusan dari Kemenhut untuk memperbaiki ekosistem alam,” tandasnya.

Ia menambahkan, “Kemenhut harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan alam yang terjadi. Jika tidak mampu memelihara ekosistem, patut dicopot.”

Atas nama PB PMII, Hendra menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang melanda tiga provinsi tersebut.

Sebagai bentuk solidaritas, PB PMII membuka posko bantuan dan menggalang donasi bagi para korban, meliputi logistik, makanan, dan kebutuhan mendesak lainnya.
“Bantuan kemanusiaan harus berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan,” tambahnya.