Komisi III Usul Pansus BSPS, Fraksi Demokrat DPRD Sumenep: Jangan Cuma Wacana

Jurnalis: Rifan Anshory

Kabarbaru, Sumenep – Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) kasus dugaan penyelewengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 oleh Komisi III DPRD Sumenep, menjadi perhatian serius sejumlah pihak.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumenep, Moh. Hanafi, mengatakan, pihaknya mendukung wacana itu. Hanya saja, ia meminta Komisi III serius dan tidak sebatas omon-omon belaka.

“Saya sebagai anggota Fraksi Demokrat bersepakat dengan hal itu. Tapi kalau itu hanya menjadi wacana dan tidak berujung sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka saya harap keriuhan yang terjadi di ruang-ruang publik itu agar secepatnya dihentikan,” tegas Hanafi saat melakukan interupsi di Rapat Paripurna DPRD Sumenep, Selasa (23/4).

Sebab, kata Hanafi, kasus BSPS ini cukup sensitif di masyarakat, sehingga penting diberikan pemahaman, terutama fungsi legislatif dalam menyikapi kasus tersebut.

“Semua itu untuk meluruskan pemahaman bersama dan tidak terjadi simpang siur pemahaman masyarakat. Karena masalah program BSPS juga muncul saat reses,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, mengaku ragu dengan wacana pembentukan pansus BSPS.

Sebab, menurutnya, anggaran BSPS ini bukan dari APBD, melainkan dari APBN.

“Namun saya pesimis jika dibuat pansus BSPS,” tegasnya.

Meski demikian, ia mendukung penuh dalam pengungkapan dugaan kasus BSPS yang belakangan jadi sorotan.

“Semua orang kini menyoroti kasus BSPS. Tapi harapan kami semua yang menyoroti bisa menyodorkan bukti. Tidak hanya kata-kata. Baik pemungutan dari pintu manapun dan siapapun,” pungkasnya.