Ketua KNPI Modung Ingatkan Rektor UTM Jaga Etika Akademik di Ruang Publik

Jurnalis: Masudi

Kabarbaru, Bangkalan – Polemik antara Rektor Universitas Trunojoyo Madura dan DPRD Bangkalan terus menuai respons dari berbagai kalangan. Kali ini, kritik datang dari Ketua KNPI Kecamatan Modung, Faruq, yang menyoroti pernyataan Rektor UTM, Dr. Safi dalam acara Ngaji Politik yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Bangkalan 27 Februari 2026.

Faruq menilai, sebagai akademisi dan pimpinan perguruan tinggi negeri, Dr. Safi seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan opini di ruang publik. Menurutnya, kritik terhadap lembaga legislatif sah-sah saja dalam iklim demokrasi, namun penggunaan diksi seperti “makhluk DPRD bisa dibubarkan” dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan dan salah tafsir di tengah masyarakat.

“Rektor itu simbol intelektualitas kampus. Kalau menyampaikan kritik, seharusnya dengan argumentasi akademik yang menyejukkan, bukan dengan istilah yang bisa dianggap merendahkan lembaga negara,” ujar Faruq dalam keterangannya, Minggu (1/3/2026).

Ia menegaskan, DPRD merupakan lembaga konstitusional yang lahir dari proses demokrasi. Karena itu, wacana pembubaran atau delegitimasi lembaga legislatif tidak bisa dilontarkan secara simplistis tanpa kajian hukum dan tata negara yang mendalam. Menurut Faruq, narasi seperti itu justru dapat memicu polarisasi baru di tingkat lokal.

Di sisi lain, Faruq juga mengingatkan DPRD agar tidak reaktif berlebihan. Ia berharap polemik ini tidak berkembang menjadi konflik personal antara akademisi dan politisi, melainkan menjadi ruang dialog terbuka untuk memperbaiki relasi antarlembaga di daerah.

“Kalau memang ada kritik terhadap kinerja DPRD, mari dibahas dalam forum resmi dan ilmiah. Kampus dan legislatif sama-sama punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat Bangkalan,” tegasnya.

Faruq menambahkan, KNPI Modung mendorong adanya klarifikasi terbuka dari pihak rektorat agar polemik tidak semakin liar. Ia menilai, situasi ini seharusnya menjadi refleksi bersama bahwa relasi antara kampus dan lembaga politik daerah mesti dibangun di atas semangat saling menghormati.

Menurutnya, generasi muda tidak ingin melihat elit daerah terjebak dalam perang pernyataan yang kontraproduktif.

“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah kolaborasi untuk menyelesaikan persoalan riil, bukan adu narasi yang justru memperlebar jarak antarlembaga,” pungkas Faruq.