Ketua Badko HMI Sumbagsel Desak Usut Tuntas Kasus Mega Mall Bengkulu

Jurnalis: Hanum Aprilia

Kabar Baru, Bengkulu – Kasus Mega Mall dan Pasar Tradisional Modern (PTM) Bengkulu harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Dugaan korupsi dalam pengelolaan dua aset strategis ini tidak bisa dianggap sepele, apalagi jika terbukti telah merugikan keuangan daerah selama bertahun-tahun.

Maka dari itu, pengusutan terhadap kasus ini harus dilakukan secara menyeluruh dan tuntas—bahkan jika perlu, seluruh mantan Wali Kota serta pejabat tinggi Kota Bengkulu yang menjabat pada masa itu harus turut diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban.

Eko Franandes, Ketua Bidang Eksternal Badko HMI Sumbagsel, menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap nama-nama yang pernah berkuasa di Kota Bengkulu merupakan langkah wajar dan penting dalam menuntaskan perkara ini.

“Kami mendesak agar aparat penegak hukum tidak ragu memeriksa siapa pun yang berpotensi terlibat, termasuk mantan Wali Kota dua periode, Helmi Hasan. Mustahil seorang kepala daerah tidak mengetahui bahwa selama masa jabatannya Mega Mall dan PTM tidak pernah menyetor PAD ke kas daerah,” ungkap Eko.

Menurut Eko, bila Helmi Hasan mengetahui kondisi tersebut, publik patut mempertanyakan mengapa tidak ada tindakan korektif? Atau justru, kata dia, perlu diselidiki lebih jauh apakah ada keterlibatan yang lebih substansial.

“Pemeriksaan sebagai saksi adalah hal wajar. Ini bukan kriminalisasi, tapi bagian dari proses hukum untuk menjernihkan persoalan yang selama ini dibiarkan mengendap,” lanjutnya.

Kini, setelah pihak bernama Bang Ken telah ditetapkan sebagai tersangka, kasus ini kian terang. Masyarakat pun berharap tidak ada tebang pilih dalam penetapan tersangka. Hukum harus ditegakkan secara adil dan merata.

Eko juga menyoroti ironi sosial yang terjadi: para pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar kawasan Mega Mall selama ini justru sering ditertibkan dan digusur, padahal mereka hanya ingin menghidupi keluarganya. Sementara entitas besar seperti Mega Mall dan PTM dibiarkan beroperasi tanpa menyumbang apa pun bagi kas daerah.

“Ini bentuk ketimpangan yang mencolok. Rakyat kecil ditekan, yang besar dibiarkan. Ini tidak adil dan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujar Eko Franandes.

Atas dasar itu, Badko HMI Sumbagsel mendesak Kejaksaan dan aparat penegak hukum untuk bersikap transparan, profesional, dan tidak pandang bulu.

“Siapa pun yang terbukti bersalah harus diproses secara hukum, tanpa pengecualian,” tutup Eko.