Kepung Istana Negara, Ratusan Massa Dukung Jokowi Benahi Perusahaan BUMN di Bawah Kendali Erick Thohir

Jurnalis: Wafil M

KABARBARU, JAKARTA – Sekolompok massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Indonesia (Komando) hari ini menggelar aksi di depan Istana Negara Jakarta. Ratusan massa tersebut menyampaikan beberapa tuntutan yang harus didengarkan oleh Presiden Jokowi.

Mereka mengepung depan kantor Istana Presiden agar tuntunannya dipenuhi. Sementara itu. Mereka terdiri dari gabungan mahasiswa dan masyarakat. Di lokasi Aksi, mereka membentangkan poster yang berisi tuntutan masing-masing.

Sedangkan, Kordinator aksi, Prasetyo berdiri didampingi rekan-rekannya di atas mobil box dan pengeras suara. Dalam orasinya dia menyampaikan bahwa tujuan aksi hari ini berkaitan dengan saham mayoritas Telkomsel dimiliki perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Telkom sebesar 65 persen. Sementara 35 persennya dipegang Singapore Telecommunication (Singtel).

“Karena uang yang digunakan untuk investasi ke Gojek adalah uang negara, maka setiap satu rupiah yang keluar dari kas negara wajib dipertanggungjawabkan. Terlebih jika uang tersebut jumlahnya triliunan rupiah. Mau tidak mau hal itu harus dilaksanakan dalam mekanisme yang jelas dan transparan untuk penggunaannya,” kata Prasetyo di Jakarta, Jumat (1/10/2021).

Dia menambahkan, yang tidak terlihat dalam investasi tersebut. Tidak adanya transparansi terkait investasi Telkomsel ke Gojek. Bahkan publik, tidak mengetahui apa alasannya, untung ruginya bagaimana, tujuan investasinya untuk apa, dan faktor risikonya seperti apa. Semua ini tampak tidak jelas.

Untuk mengetahui untung atau rugi dari investasi Telkomsel ke Gojek tergantung dari tujuannya. Jika tujuannya untuk integrasi ekosistem telco dengan digital, maka uang tersebut jelas jumlahnya kecil. Namun jika Telkomsel bertindak sebagai investor untuk mencari keuntungan dari selisih harga saham, ini berarti tidak berbeda dengan perusahaan modal ventura, atau perusahaan investasi.

“Di sisi lain, alasan Telkomsel berinvestasi ke Gojek karena untuk mengapresiasi karya anak bangsa adalah alasan yang dibuat-dibuat. Big Data yang dimiliki Telkomsel jauh lebih besar dari Gojek. Investasi dengan uang negara sebesar itu bisa digunakan fokus untuk mengembangkan internal perusahaan,” teriak Prasetyo.

Dia melanjutkan, investasi Telkomsel ke Gojek merupakan langkah yang tidak cerdas, melihat saham mereka tidak diminati publik meski telah merger dengan Tokopedia. Tidak ada jaminan perusahaan digital raksasa yang bahkan telah merger sekali pun, bisa bertahan dalam tempo lama.

“Faktornya bisa banyak yang membuat suatu perusahaan bisa menjadi tak punya nilai. Jika hal ini terjadi pada Telkomsel, lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas kerugian uang negara tersebut?,” Pungkasnya.

Tuntutan lain yang Prasetyo dkk sampaikan adalah, mendorong presiden Jokowi segera bertindak dan mengecek langsung ke lokasi. Presiden dihimbau tidak boleh dibiarkan begitu saja tidak tau informasinya. Apalagi nilai kerugian yang akan ditanggung negara semakin besar.