Kabar Penambahan Saham Pemerintah di PT Freeport Pembohongan Publik

Jurnalis: Hanum Aprilia

Kabar Baru, Jakarta – Rencana pemerintah Indonesia menambah kepemilikan 12 persen saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) menuai sorotan. Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, menilai ada sejumlah kejanggalan dalam wacana tersebut.

Menurut Yusri, pernyataan yang disampaikan pejabat pemerintah tidak sejalan dengan informasi dari pihak Freeport. Ia merujuk pada pernyataan Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas, yang menyebut bahwa rencana penambahan saham belum mencapai tahap final.

“Kalau merujuk pada pernyataan Tony Wenas, penambahan 12 persen saham belum final. Tapi mengapa Pak Bahlil dan Pak Rosan sudah menyebutnya final? Seolah-olah Freeport McMoRan sudah memberi sinyal lampu hijau dan bersedia memberikan saham itu secara cuma-cuma,” ujar Yusri di Jakarta.

Dampak terhadap Struktur Kepemilikan Saham

Yusri menjelaskan, jika rencana itu benar-benar terealisasi, komposisi saham Freeport Indonesia akan berubah. PT Inalum (MIND ID) yang sebelumnya memiliki 51,5 persen saham, akan naik menjadi 63,5 persen.

Namun, penambahan saham tersebut kemungkinan dibarter dengan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport dari 2041 menjadi 2061.

“Pertanyaannya, apakah tim teknis Kementerian ESDM dan MIND ID sudah mengevaluasi total cadangan emas dan tembaga di sana? Apakah sudah ada data geologi terbaru dari hasil pemboran dan produksi bawah tanah? Semua itu penting sebelum memutuskan langkah besar seperti ini,” tegas Yusri.

Ia juga menyoroti fakta bahwa meski pemerintah Indonesia melalui MIND ID menjadi pemegang saham mayoritas, Freeport McMoRan masih berperan sebagai operator tambang.

Kondisi itu, kata Yusri, membuat Indonesia tidak sepenuhnya memegang kendali atas operasional tambang.

“Kalau operatornya tetap Freeport McMoRan, ya MIND ID hanya duduk tenang dan menunggu dividen di akhir tahun. Pemerintah harus menghitung secara cermat untung ruginya sebelum menambah saham,” ujarnya.

Soroti Proses Korporasi dan Kepatuhan Bursa AS

Lebih lanjut, Yusri menegaskan bahwa Freeport McMoRan, sebagai perusahaan tambang yang telah lama tercatat di New York Stock Exchange (NYSE), wajib mengumumkan setiap aksi korporasi secara resmi di bursa Amerika Serikat.

Karena itu, ia menilai pernyataan sejumlah pejabat pemerintah terkesan terburu-buru.

“Nampaknya Pak Bahlil dan Pak Rosan terlalu bersemangat, padahal prosesnya masih panjang,” sindir Yusri.

Freeport Fokus pada Pemulihan Tambang

Pernyataan Yusri sejalan dengan apa yang disampaikan Tony Wenas. Ia menegaskan bahwa pihaknya belum membahas penambahan 12 persen saham.

Saat ini, fokus utama Freeport Indonesia adalah pemulihan tambang Grasberg Block Cave (GBC) pasca insiden longsor pada 8 September 2025 yang menewaskan tujuh karyawan.

“Kami masih fokus pada restorasi tambang, melakukan investigasi, dan evaluasi menyeluruh. Jadi, isu penambahan saham belum menjadi prioritas,” ujar Tony di Jakarta.

Dengan kondisi tersebut, wacana penambahan saham pemerintah di Freeport masih menimbulkan tanda tanya besar.

Pengamat seperti Yusri menekankan bahwa pemerintah harus mengambil keputusan strategis semacam ini berdasarkan kajian teknis yang matang, bukan hanya dorongan semangat nasionalisasi semu.