Jatim Darurat Rokok Ilegal, Mahasiswa Bakal Kepung Kantor Bea Cukai Jatim

Jurnalis: Muhammad Ody

Kabarbaru, Sidoarjo – Dugaan praktik mafia cukai kembali menjadi sorotan di Jawa Timur. Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih (SPM-MP) Koordinator Wilayah Jawa Timur menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur I di Sidoarjo pada Rabu, 11 Maret 2026.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan penyimpangan dalam pengawasan cukai yang dinilai berkaitan dengan maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Jawa Timur.

Dalam pernyataan sikapnya, SPM-MP mengangkat isu “Jatim Darurat Mafia Cukai”. Mereka menilai praktik tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak iklim persaingan usaha di industri rokok yang taat aturan.

Koordinator Lapangan SPM-MP, A. Soleh, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah indikasi modus yang diduga digunakan untuk meloloskan peredaran rokok ilegal.

“Kami melihat ada pola permainan yang sistematis, mulai dari manipulasi pita cukai hingga dugaan pembiaran peredaran rokok tanpa pita cukai. Jika ini benar terjadi, maka kerugian negara bisa mencapai angka yang sangat besar,” kata Soleh dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, praktik tersebut juga berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi pelaku industri rokok resmi yang selama ini mematuhi kewajiban perpajakan.

“Industri yang taat pajak justru dirugikan. Sementara produk ilegal bisa beredar dengan harga jauh lebih murah karena tidak membayar cukai sesuai ketentuan,” ujarnya.

Dugaan Modus Peredaran Rokok Ilegal

SPM-MP memaparkan beberapa modus yang diduga terjadi dalam praktik peredaran rokok ilegal di Jawa Timur. Salah satunya adalah penggunaan pita cukai dengan tarif lebih rendah untuk produk rokok dengan kelas yang lebih tinggi.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti dugaan peredaran rokok menggunakan pita cukai palsu maupun tanpa pita cukai resmi.

Modus lain yang menjadi sorotan adalah dugaan manipulasi jalur hijau dalam sistem pemeriksaan barang, yang memungkinkan perusahaan tertentu mendapatkan status bebas pemeriksaan fisik.

SPM-MP juga menyinggung kemungkinan adanya lokasi perantara atau safe house yang digunakan sebagai tempat pengumpulan dana suap melalui jaringan pengusaha logistik.

Desak Audit Kekayaan Pejabat

Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap pejabat di lingkungan Kanwil Bea Cukai Jatim I apabila terbukti terjadi pembiaran terhadap praktik tersebut.

SPM-MP juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit forensik terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat eselon II hingga IV di lingkungan Kanwil DJBC Jatim I.

“Kami meminta BPKP melakukan audit forensik terhadap LHKPN pejabat di Kanwil Bea Cukai Jatim I. Publik berhak tahu apakah ada kekayaan yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan profil penghasilan mereka,” tegas Soleh.

Usulan Reformasi Sistem Cukai

Selain menyampaikan tuntutan, mahasiswa juga mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di sektor cukai.

SPM-MP mengusulkan penerapan digitalisasi pita cukai berbasis teknologi QR Code atau blockchain untuk memperkuat sistem pelacakan produk rokok di pasaran.

“Sistem pengawasan harus diperkuat dengan teknologi. Jika setiap pita cukai memiliki kode unik yang dapat dilacak, maka peluang manipulasi akan jauh lebih kecil,” tambah Soleh.

SPM-MP memperkirakan aksi demonstrasi tersebut akan diikuti sekitar 150 peserta. Surat pemberitahuan aksi juga telah disampaikan kepada sejumlah lembaga negara, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan.