FSPPB Serukan Reintegrasi Pertamina agar Bebas dari Mafia Migas

Jurnalis: Rifan Anshory

Kabar Baru, Jakarta – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dalam upaya “bersih-bersih” tata kelola sektor migas nasional, termasuk di tubuh BUMN-PT Pertamina (Persero).

Dukungan itu datang menyusul penetapan Muhammad Riza Chalid (MRC) sebagai tersangka oleh Kejagung atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018–2023.

“Kami menghormati dan meminta semua pihak menjunjung tinggi asas keadilan & praduga tak bersalah serta  menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk membuktikan dugaan-dugaan tersebut secara objektif dan transparan. Tidak ada tempat bagi praktik korupsi dan penyimpangan dalam tubuh perusahaan negara yang menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional,” ujar Presiden FSPPB, Arie Gumilar dalam keterangan resminya, Jumat (11/7).

FSPPB, lanjut Arie, mendorong Presiden RI untuk mengeluarkan Perpu Reintegrasi Pertamina agar langsung di bawah Kepala Negara.

Pasalnya, lifting migas Pertamina semakin anjlok pasca dibentuk Holding-subholding, serta menjadikan negara lemah dalam melakukan fungsi pengawasan.

“Kontrol negara kian lemah dan beberapa kali terjadi kasus Penyimpangan yang melibatkan pihak dari luar dan oknum pejabat di dalam Pertamina yang juga disinyalir sengaja dititipkan maupun ditempatkan ke dalam manajemen Pertamina group,” tegasnya.

Secara khusus, FSPPB meminta seluruh pekerja Pertamina di seluruh penjuru tanah air, agar tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga ketersediaan energi, memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan lancar, serta terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Proses penegakkan hukum yang sedang berjalan diharapkan jangan sampai menggangu operasional dan proses bisnis di Pertamina. karena Pertamina harus tetap kuat dan solid demi bangsa dan negara,” tukasnya.

FSPPB juga menyerukan kepada seluruh elemen perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, dan seluruh serikat pekerja) untuk tetap bersatu, bersinergi, dan bergandengan tangan menjaga marwah besar Pertamina.

“Dengan proses penegakan hukum yang tegas ini, mari jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk membangun tata kelola migas yang bersih, profesional, transparan, dan berkeadilan,” pungkasnya.