Fraksi Demokrat Ragukan Sikap Ketua DPRD Sumenep Tolak Mobil Dinas

Jurnalis: Rifan Anshory

Kabarbaru, Sumenep – Anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumenep, Moh. Hanafi, mempertanyakan sikap Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, yang menolak pengadaan mobil dinas (mobdin).

Hanafi meminta ketua dewan mengklarifikasi terkait keputusannya, agar tidak bias di masyarakat.

Menurutnya, pernyataan politisi senior itu multitafsir, apakah menolak mobdin, tapi menerima tunjangan transportasi, atau menolak dua-duanya, lalu dialihkan untuk program kemasyarakatan.

“Tapi pertanyaannya sekarang, penolakan tersebut benar-benar untuk kepentingan masyarakat, dan kemudian ketua DPRD tidak menuntut haknya untuk mendapatkan tunjangan transportasi. Ini juga harus dijelaskan agar supaya tidak bias dan tidak menjadi syak-wasangka di tengah masyarakat,” kata Hanafi saat interupsi di Rapat Paripurna DPRD Sumenep, Rabu (23/4).

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, tidak menjawab spesifik soal tunjangan transportasi mobdin. Ia hanya meralat pernyataannya, yakni bukan menolak, melainkan menundanya.

“Saya bersurat kepada Bupati, saya tidak menolak, karena memang tidak ada regulasinya. Surat saya itu menunda,” jawab Zainal kepada awak media.

“Kalau nanti sudah normal (anggaran) di tahun 2026/2027 sudah bagus, ya kenapa harus menolak. Itu merupakan hak kami sebagai ketua DPRD. Tapi kalau tahun ini ditunda dulu lah. Berikan kepada yang lebih penting untuk masyarakat Sumenep,” tegasnya.

Sebelumnya, anggota Banggar DPRD Sumenep, Akhmadi Yazid, mengklaim, meski ketua DPRD Sumenep menolak mobdin, tapi tetap menerima tunjangan transportasi.

“Kalau ketua dewan tidak menggunakan haknya akan mobil dinas. Otomatis nanti akan dapat tunjangan kendaraan. Jadi, kalau dihitung-hitung, ketua dewan itu lebih memilih gaji tambahan ketimbang menggunakan mobil dinas,” kata Yazid, Selasa (22/4).